Tekanan Penerimaan dan Bunga Utang Tinggi Intai Keseimbangan Primer 2026

Kamis, 12 Februari 2026 / 19:42 WIB

ILUSTRASI. Penambahan Ruang Perkantoran Akan Berada di Luar Kawasan Pusat Bisnis Jakarta (KONTAN/Carolus Agus Waluyo) Keseimbangan primer APBN 2026 yang tinggi picu utang baru untuk bayar bunga lama. Ketahui bagaimana ini membebani ekonomi Indonesia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Risiko gali lubang tutup lubang dalam pengelolaan utang masih membayangi APBN 2026. Hal ini seiring dengan keseimbangan primer yang masih tinggi di tengah tekanan penerimaan negara dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Untuk diketahui, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer tahun ini sebesar Rp 89,7 triliun. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai Rp 180,7 triliun, namun target pada 2026 tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal 2025 sebesar Rp 63,3 triliun.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai selama keseimbangan primer masih tinggi, pemerintah masih harus menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang lama, sehingga muncul mekanisme pembiayaan bergulir yang sering dipersepsikan sebagai gali lubang tutup lubang.

“Tekanan ini makin terasa karena pembayaran bunga utang sudah mendekati kisaran Rp 500 triliun hingga Rp 550 triliun per tahun, sementara kebutuhan belanja sosial dan program prioritas meningkat,” tutur Rizal kepada Kontan, Kamis (12/2/2026).

Untuk diketahui, beban bunga utang pada 2026 mencapai sekitar Rp 599,44 triliun, atau naik 8,6% dari outlook 2025 Rp 552,14 triliun.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai memperkecil celah defisit keseimbangan primer menjadi penting agar APBN tetap berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan hanya menjaga stabilitas fiskal.

Meski target keseimbangan primer 2026 sebesar Rp 89,7 triliun relatif moderat, tetapi Rizal menilai, target tersebut sangat bergantung pada penerimaan negara yang tahun ini berisiko seret.

Ia menilai, elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah, sementara daya beli kelas menengah melemah dan harga komoditas tidak lagi memberikan windfall seperti periode 2022–2023.

Nah, jika pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5% dan penerimaan pajak tidak mencapai target, maka keseimbangan primer dinilai berpotensi kembali melemah dari target, bahkan mendekati nol. Artinya kebutuhan pembiayaan utang akan tetap tinggi.

Rizal menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti Indonesia langsung menghadapi krisis fiskal. Namun, risiko yang muncul adalah meningkatnya premi risiko negara. Kebutuhan pembiayaan yang besar dapat mendorong kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), yang kemudian berlanjut pada kenaikan biaya kredit perbankan dalam jeda satu hingga dua kuartal.

“Ketika bunga kredit naik, investasi swasta tertahan dan ruang belanja produktif pemerintah makin terdesak oleh pembayaran bunga,” ungkapnya.

Maka dari itu, ia menilai yang perlu dilakukan pemerintah adalah bukan sekadar menahan belanja, melainkan memperbaiki kualitas penerimaan dan menggeser komposisi belanja ke sektor produktif agar biaya utang tidak semakin membebani pertumbuhan ekonomi.