Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada awal tahun depan dinilai rawan menjadi ladang korupsi baru beberapa oknum.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bakhrul Fikri menyebut program ini erat kaitanya dengan pengadaan barang dan jasa yang rawan akan kasus mark up anggaran sehingga memperluas potensi korupsi.
Celios juga menunjukan survei terbarunya yang melibatkan 1.858 responden di berbagai daerah yang mencakup wilayah perkotaan, pinggiran kota dan perkotaan.
"Studi kami mengungkapkan 46% responden tersebut khawatir terhadap adanya penyaluran yang tidak efisien dan menyebabkan ladang korupsi," kata Bakhrul dalam diskusi publik Launching Report Makanan Bergizi Gratis, Senin (30/12).
Baca Juga: Inflasi Indonesia Diproyeksikan Mencapai 1,62% pada Akhir 2024, Naik ke 2,53% di 2025
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa kasus korupsi di sektor non-infrastruktur termasuk dalam program pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu kasus korupsi terbanyak di tahun lalu.
Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan dari total 791 jumlah kasus korupsi di tahun 2023, sebanyak 39% merupakan kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Terbanyak, menurutnya karena kasus suap dan mark up anggaran di beberapa proyek.
"Artinya kasus MBG potensi dalam ke depan ada potensi korupsi akan sangat besar," ujarnya.
Celios mengatakan ada beberapa ruang yang berpotensi besar jadi ladang basah korupsi. Pertama, dalam hal pengadaan dan distribusi makanan.
Baca Juga: Bumdes dan Program Makan Bergizi Gratis
Menurutnya keterlibatan banyak institusi di pusat hingga daerah akan berpotensi membuat skandal korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat dan penyedia jasa dalam memenangkan tender, suap dan lainnya.
Kedua, potensi korupsi dalam pemalsuan data penerima manfaat. Menurutnya hal ini mungkin terjadi lantaran hingga kini pemerintah belum menerangkan mekanisme resmi kepada publik bagaimana dan siapa saja penerima program MBG.
"Kemudian, ketiga terkait pengelolaan dana dan anggaran dari MBG. Keempat, potensi korupsi terjadi di penyimpangan dan evaluasi," kata dia.
Baca Juga: Sudah Ada 44 Pelaku Usaha Sektor Perikanan Mendaftar Program Makan Bergizi Gratis
Diketahui, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berjalan pada awal tahun depan. Program ini telah mendapatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025.
Badan Gizi Nasional (MBG) mengklaim pihaknya telah melakukan uji coba di daerah dalam pelaksanaan program mendatang.
Terakhir, BGN telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Kamis (26/12) hingga Sabtu (28/12).
Kegiatan itu dilakukan serentak di enam wilayah provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca Juga: Bauran Kebijakan Mendorong Pertumbuhan
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, turun langsung memantau pelaksanaan uji coba di SPPG Cilandak, Jakarta Selatan.
Pihaknya memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang," ujar Dadang Jumat (27/12).
Selanjutnya: 7 Toko Thrift Online Terbaik untuk Koleksi Vintage dan Mewah 2025
Menarik Dibaca: Apa Saja Buah yang Bagus untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi? Ini 5 Pilihannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
