Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengusulkan langkah inovatif bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola beban utang jatuh tempo dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam laporannya, CELIOS menyarankan renegosiasi utang bilateral maupun multilateral melalui skema debt swap atau pertukaran utang.
“Utang yang bersifat bilateral maupun multilateral dapat masuk dalam skema debt swap atau pertukaran utang, sehingga pemerintah mengganti pembayaran utang dengan program MBG,” tulis CELIOS dalam laporannya, dikutip Minggu (24/11).
CELIOS menilai skema ini dapat ditawarkan kepada negara-negara pemberi pinjaman seperti China, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara di Eropa, serta lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).
Menurutnya, skema ini tidak hanya membantu meringankan beban pembayaran utang jatuh tempo, tetapi juga mendukung program sosial untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Baca Juga: Pemerintah Merilis Sukuk Global US$ 2,75 Miliar, Segini Kuponnya
Selain mengurangi kebutuhan pembayaran utang secara langsung, skema ini dapat menekan beban operasional negara tanpa memengaruhi likuiditas pasar keuangan domestik.
"Debt swap untuk MBG juga tidak menciptakan crowding out effect atau perebutan likuditas di pada keuangan domestik," tulis laporan tersebut.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah lebih kreatif mencari pendanaan untuk program MBG. Dirinya meminta pemerintah untuk tidak menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mendanai program tersebut.
“Jangan naikan tarif PPN jadi 12% untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp81,6 triliun dalam sekali penerapan," ujar Bhima.
Tidak hanya itu, pemerintah juga bisa mencegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting).
"Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 51,53 Triliun di 2025
Selanjutnya: Biaya PJP2U Dipangkas selama Natal & Tahun Baru, Pengamat Sebut Ini Hanya Sesaat
Menarik Dibaca: Rekomendasi Warna Cat Dapur yang Bikin Terasa Lebih Mengundang Selera
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
