Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presdien Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara dalam susunan kabinetnya mendatang.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Djojohadikusumo, mengatakan kementerian ini dibentuk untuk memaksimalkan pendapatan negara. Pihaknya juga manargetkan rasio penerimaan negara bisa meningkat menjadi 23% dari yang saat ini 12% selama lima tahun kepemimpinan Prabowo.
"Menterinya ini sudah ada, di situ juga jelas bahwa Prabowo-Gibran akan menuju penerimaan negara bisa 23% dari PDB," kata Hasyim dalam acara Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).
Baca Juga: Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Kadin: Reformasi Pajak Perlu Dilakukan
Walau target penerimaan negara ditingkatkan, Prabowo memastikan tak ada peningkatan pajak bagi pelaku usaha ke depanya.
Bahkan menurutnya pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.
"Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ungkap Hashim.
Hasyim menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak ke depan akan dikejar dari sumber-sumber kebocoran penerimaan negara selama ini terjadi. Menurutnya, Prabowo akan memperluas objek perpajakan sehingga semua orang wajib pajak harus membayar kewajibannya.
Baca Juga: Pengamat Sebut Sudah Saatnya Menerapkan Pajak Karbon
Selain itu, penegakan aturan di bidang perpajakan juga akan diperkuat. Sehingga, Hasyim memastikan Indonesia bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.
"Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada Anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," tegasnya.
Terpisah, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ini harus ideal agar output dari pembentukannya menjadi optimal bagi penerimaan negara.
Ia menyebutkan, BPN harus dapat menghilangkan atau mengurangi sebagian besar intervensi politik. Fajry berpendapat BPN harus menjadi sebuah lembaga yang independen dari tekanan atau intervensi politik.
"Ini terkait struktur organisasi, jangan sampai desain struktur organisasi BPN nantinya memberikan ruang bagi pihak eksternal baik itu pemerintah atau legislatif atau lainnya untuk melakukan intervensi atau campur tangan, ini menjadi poin yang sangat krusial sekali," ungkapnya.
Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Indonesia Adopsi Pajak Minimum Global 15% di 2025
Selain itu, Fajry mengatakan desain BPN yang baru harus dapat memberikan fleksibilitas dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya memberikan ruang sebesar-besarnya untuk merekrut SDM yang kompeten dan sesuai keahliannya serta merotasi atau bahkan mengganti SDM yang tidak sesuai, tidak perform, atau bahkan melakukan potensi fraud.
Kemudian BPN juga harus dapat memberikan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas anggaran. Menurutnya pendanaan BPN haruslah kuat dan stabil.
"Selanjutnya, menurut Fajry BPN haruslah memberikan ruang bagi BPN untuk dapat beroperasi sesuai dengan business principle atau terlepas dan terbebas dari birokrasi pelayanan publik yang kaku," ujarnya.
Selanjutnya: Bisnis Penyulingan, Minyak dan Kimia Shell Turun pada Kuartal III 2024
Menarik Dibaca: 2 Resep Beef Yakiniku, Praktis untuk Menu Makan Malam ala Resto Jepang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
