Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai reformasi pajak perlu dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang ditargetkan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.
Ketua Umum Kadin Periode 2024-2029, Anindya Bakrie mengatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan itu diperlukan modal. Menurutnya, hal yang berpotensi besar meningkatkan modal adalah dengan memperbesar penerimaan negara melalui pajak.
"Seperti kita ketahui bahwa APBN itu sekitar Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB kita Rp 22.000 triliun. Jadi gap dari macem-macem, ada domestic consumption, ada juga investasi, ekspor, dan lain-lain,” kata Anindya Bakrie dalam acara Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).
Menurutnya perlu pelepasan Badan Penerimaan Negara dari tubuh Kemeterian Keuangan (Kemenkeu). Untuk itu, ia mendukung rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara dalam susunan kabinet terbarunya mendatang.
Baca Juga: Kadin Angkat Raffi Ahmad Menjadi Waketum Bidang Ekonomi Kreatif
"Tentu di dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita harus pikirkan baik-baik bersama. Tidak boleh ada yang 100% untung maupun 100% buntung. Dan inilah salah satu yang saya sering dengar, memang dicanangkan dan juga didorong oleh Pak Prabowo. Karena memang apapun kita bicara, kita butuh uang," lanjutnya.
Selain itu, hal yang tak kalah penting menurutnya adalah pemberdayaan dan peningkatan potensi daerah.
Oleh sebab itu, Kadin meminta pelaku usaha melalui asosiasi dibawah Kadin turut dilibatkan dalam pembentukan kebijakan di berbagai sektor.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Djojohadikusumo mengklaim presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Pihaknya juga mengatakan salah satu upaya yang dilakukan memang melalui perbaikan penerimaan negara. Untuk itu, ke depan Kementerian Penerimaan Negara memang akan menjadi kementerian baru yang bakal ada di pemerintahan Prabowo.
"Menterinya ini sudah ada, disitu juga jelas bahwa Prabowo Gibran akan menuju penerimaan negara bisa 23% dari PDB," kata Hasyim.
Hasyim menjelaskan saat ini pendapatan negara dari pajak baru sebesar 12,7% dari PDB dan jauh lebih rendah dari pendapatan Cambdia yang sebesar 18% dari PDB dan Vietnam yang telah mencapai 23% dari PDB mereka.
"Ini kenapa, karena di Cambodia dan Vietnam penegakan aturan udah maksimal, sementara Indonesia belum," ujar Hasyim.
Baca Juga: HKI Beberkan Tantangan Investasi di Kawasan Industri Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
