Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
Terpisah, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ini harus ideal agar output dari pembentukannya menjadi optimal bagi penerimaan negara.
Ia menyebutkan, BPN harus dapat menghilangkan atau mengurangi sebagian besar intervensi politik. Fajry berpendapat BPN harus menjadi sebuah lembaga yang independen dari tekanan atau intervensi politik.
"Ini terkait struktur organisasi, jangan sampai desain struktur organisasi BPN nantinya memberikan ruang bagi pihak eksternal baik itu pemerintah atau legislatif atau lainnya untuk melakukan intervensi atau campur tangan, ini menjadi poin yang sangat krusial sekali," ungkapnya.
Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Indonesia Adopsi Pajak Minimum Global 15% di 2025
Selain itu, Fajry mengatakan desain BPN yang baru harus dapat memberikan fleksibilitas dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya memberikan ruang sebesar-besarnya untuk merekrut SDM yang kompeten dan sesuai keahliannya serta merotasi atau bahkan mengganti SDM yang tidak sesuai, tidak perform, atau bahkan melakukan potensi fraud.
Kemudian BPN juga harus dapat memberikan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas anggaran. Menurutnya pendanaan BPN haruslah kuat dan stabil.
"Selanjutnya, menurut Fajry BPN haruslah memberikan ruang bagi BPN untuk dapat beroperasi sesuai dengan business principle atau terlepas dan terbebas dari birokrasi pelayanan publik yang kaku," ujarnya.
Selanjutnya: Bisnis Penyulingan, Minyak dan Kimia Shell Turun pada Kuartal III 2024
Menarik Dibaca: 2 Resep Beef Yakiniku, Praktis untuk Menu Makan Malam ala Resto Jepang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
