Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
Yang masalah enforcing contract, atau masalah krusial kedua, yang sudah dilakukan pemerintah?
Penegakan kontrak itu kondisi sekarang, Indonesia waktu yang diperlukan 471 hari. Itu kalau ada perselisihan kontrak, penyelesaiannya butuh waktu selama itu. Sedangkan biayanya itu, 115,7 persen dari klaim, jadi lebih tinggi. Kualitas judicial process index, kalau indeksnya 0-18 itu hanya 7,8. Jadi jauh dari ideal.
Best practice yang kami mau kejar, Hongkong. Waktu mereka bisa 360 hari, costnya hanya 21 persen dari klaim, kualitas indeks proses judisialnya 11. Apa yang dilakukan, dan itu ternyata tidak ada kaitannya dengan pemerintah.
Tapi berkaitan dengan aturan- aturan di MA. Nah kami pernah rapat dengan MA, mereka cerita, jadi yang banyak menimbulkan masalah adalah gugatan yang nilainya kecil. Ada perselisihan mengenai kontrak tapi nilainya kecil. Meskipun kecil, waktu yang dibutuhkan lama, costnya juga besar. Tapi masalah sebenarnya lama, karena prosedur panjang dan segala macam.
Akhirnya MA keluarkan aturan baru. Pertama, MA buat pokja kemudahan berusaha, kemudian perbaikan disiplin kerja hakim baik di MA maupun peradilan di bawahnya. Pembinaan atasan langsung terhadap badan peradilan. MA juga memperbaiki prosedur mediasi yang mengatur mekanisme pertemuan pra sidang di Indonesia. Laporan ke MA sudah jauh berkurang.
Cuma masalahnya kalau kemarin dikatakan MA, kebanyakan kasusnya kasus kecil itu terjadinya di luar Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta dan Surabaya, jumlah kasus seperti ini kecil, yang ada kasus besar. Jadi istilahnya yang kita khawatir walau sudah diperbaiki, dampaknya ke tempat yang tidak disurvey.
Sedangkan yang disurvey kasusnya kasus besar. Tapi bagaimanapun dengan perbaikan itu waktu bisa turun daru 471 hari tadi menjadi 25 hari, costnya turun dari 116 persen menjadi 42 persen, indek proses judisialnya naik ke 10,5.
Jadi kalau dua ini diperbaiki benar ada perbaikan signifikan, ini bisa mendorong kita mengejar Vietnam
Kenapa Vietnam?
Vietnam kan sama- sama negara emerging, sama - sama labour intensif, dan sama - sama ekonominya tinggi. Terus dengan perbaikan itu, satu dua tahun ini target perbaikan peringkat berapa?
Menyalip Vietnam. Vietnam itu peringkatnya juga paling dekat dengan kita, 82. Jadi kalau ditanya targetnya seperti apa, ya mungkin untuk 2018 bagaimana kita bisa lebih baik dari Vietnam, jadi kita tidak ingin hanya naik, tapi harus lebih baik dari Vietnam.
Kita jadikan Vietnam saingan karena Brunei Darusalam misalnya, mereka terlalu kecil negara. Thailand dan Malaysia juga terlalu jauh peringkatnya, Thailand peringkat 46, Malaysia 23. Singapura meskipun dia nomor dua, tapi kan dia negara kecil. Jadi menurut saya sekarang kejar Vietnam dulu.
O iya, selain dua fokus indikator itu, delapan indikator kemudahan berusaha lain juga digarap kan?
Ya semua diperbaiki, artinya setiap isu beda- beda, best practice yang jadi tolok ukur juga beda beda. Tapi semua hal dilakukan, misal untuk pembayaran pajak, sekarang jumlah pembayarannya diturunkan jadi 43 jadi 10.
Kemudian waktu 221 jam per tahun untuk bayar pajak, kemudian tax ratenya tetap, 30,6 persen. Jadi yang kita kurangi jumlah pembayarannya, karena yang di pajak dulu pembayarannya banyak yang berulang. Pembayarannya sama tapi dilakukan pembayaran beberapa kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
