/2025/12/25/804722668.jpg "BNPB Terima 34 Ribu Permohonan Hunian Korban Banjir Sumatra")
Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
Penanganan di Sumut dan Sumbar
Untuk wilayah Sumatra Utara, Abdul Muhari menyebut pola penanganan berbeda karena tingkat kerusakan rumah tidak merata. Sejumlah daerah memilih langsung membangun huntap tanpa melalui tahap huntara.
“Jadi kita langsung mulai membangun Huntap dan saudara kita yang saat ini tidak punya rumah ini menumpang sementara atau mengontrak sementara nanti kita cukupkan dengan DTH,” kata dia.
Di Sumatra Utara, rencana pembangunan hunian meliputi wilayah Langkat sebanyak 714 unit huntap, Tapanuli Selatan 431 unit huntara, Tapanuli Tengah 351 unit huntap dan 328 unit huntara.
Baca Juga: Rosan Pastikan 15.000 Hunian untuk Korban Banjir Sumatra Rampung dalam 3 Bulan
Kemudian di Tapanuli Selatan 227 unit huntap, Sibolga 200 unit huntap, Humbang Hasundutan 165 unit huntap, serta Tapanuli Utara 103 unit huntap dan 40 unit huntara.
“Sibolga itu sudah mulai proses pembangunan Huntap, Tapanuli Utara itu unit kedua sedang berproses, Tapanuli Tengah kajian lahan sudah dilakukan akan segera dilakukan groundbreaking,” kata Abdul Muhari.
Untuk wilayah Sumatra Barat, BNPB mencatat jumlah kebutuhan huntara sudah ditetapkan, meski masih berpotensi berubah setelah proses pembangunan dimilai.
Permohonan tercatat berasal dari Agam sebanyak 550 unit, Tanah Datar 129 unit, Pesisir Selatan 73 unit, Padang Pariaman 69 unit, dan Lima Puluh Kota 60 unit.
“Jadi kadang-kadang pengalaman kami di beberapa tempat, warga mungkin belum bisa membayangkan kira-kira kondisi Huntara itu seperti apa,” ungkap Abdul Muhari.
“Nah, biasanya ketika ini sudah terbangun ini juga mungkin ada beberapa yang kemudian juga menyatakan untuk sementara akan di Huntara,” sambungnya.
Baca Juga: Anggaran Bencana Rp 60 Triliun Cukup, Menkeu Pastikan MBG Tak Terganggu
Proses verifikasi dan validasi data kependudukan
Dalam kesempatan itu, Abdul Muhari menegaskan bahwa seluruh calon penerima hunian wajib melalui proses verifikasi dan validasi data kependudukan.
Meski begitu, dia memastikan bahwa proses administrasi tidak akan dipersulit, meskipun fisik dokumen kependudukan warga tidak lengkap atau hilang karena bencana.
“Bahwa kita warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP itu sudah ada record biometriknya di Dukcapil. Ada sidik jari, ada foto, dan seterusnya,” kata Abdul Muhari.
“Ada informasi anak, jumlah keluarga, dan seterusnya. Nah, ini akan kita optimalkan jadi tidak usah khawatir seluruh proses yang berkaitan dengan administrasi,” ujar dia.
BNPB memastikan proses administrasi huntara, huntap, dan DTH akan ditangani secara terpadu bersama aparat di tingkat RT, RW, dusun, desa, hingga kecamatan agar penyaluran bantuan hunian tepat sasaran.
“Itu akan langsung ditangani dan diverifikasi dengan data Dukcapil bersama-sama nanti dengan petugas administrasi dari level terkecil, RT, RW, dusun, gampong, naik ke desa dan kecamatan,” kata Abdul Muhari.
Selanjutnya: Update Korban Banjir Sumatra: 1.140 Meninggal Dunia, 163 Masih Hilang
Menarik Dibaca: Samsung Galaxy Tab A11+ Pakai Layar 11 Inci & Stylus Pen, Ada Memori hingga 2 TB
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
