Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani memastikan perusahaan BUMN turut terlibat dalam membantu percepatan pemulihan paska bencana banjir Sumatra.
Rosan menargetkan sebanyak 15.000 Hunian Sementara (Huntara) untuk masyarakat terdampak banjir akan rampung dibangun selama tiga bulan ke depan.
"Dan setidaknya 500 hunian akan siap pada minggu ini, beriringan dengan pembangunan hunian lainnya," ujar Rosan dalam keterangan resminya melalui instagram pribadi, Minggu (28/12/2026).
Baca Juga: HGU Perusahaan Sawit Bakal Dicabut Demi Lahan Hunian Korban Banjir Sumatra
Rosan menjelaskan bahwa progres ini juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kolaborasi dan pengerahkan kekuatan BUMN ini, pembangunan hunian untuk masyarakat terdampak bencana bisa segera dilakukan.
Dengan kolaborasi yang solid, insyaallah langkah ini akan menghadirkan manfaat nyata berupa hunian layak, yang cepat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra," pungkas Rosan.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp12.792.600.000 untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana Sumatra selama tiga bulan.
Menurut penjelasannya, korban bencana yang memilih tidak tinggal di hunian sementara (huntara), akan diberikan DTH sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga (KK) setiap bulan.
Baca Juga: Data BNPB 20 Desember 2025: Korban Banjir Sumatra Tembus 1.090 jiwa dan 186 Hilang
Dia mengatakan jumlah KK yang akan menerima DTH di dua kabupaten di Aceh, telah ditetapkan. "Untuk progres per hari ini, seperti bisa terlihat bahwa Aceh itu sudah menetapkan dua kabupaten. Gayo Lues itu sebanyak 2.232 KK, kemudian Pidie Jaya itu 127 KK," jelas Muhari dalam konferensi pers pada Sabtu (27/12/2025).
Berdasarkan data BNPB per 27 Desember 2025 yang ditampilkan dalam konferensi pers tersebut, anggaran penyaluran DTH di dua kabupaten Aceh tersebut, sebesar Rp4.246.200.000 untuk total 2.359 KK.
"Sumatra Utara 4 kabupaten/kota. Tapanuli Selatan itu 1.442 KK, Langkat 714, Kota Sibolga ini 330, masih dalam proses verifikasi BNBA (by name by address) khusus Kota Sibolga, Humbang Hasundutan 165," lanjut Muhari.
Dalam data yang ditampilkan BNPB dalam konpers, anggaran penyaluran DTH di Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp4.771.800.000 untuk total 2.651 KK.
Baca Juga: Korban Tewas Bencana Banjir Sumatra 712 Orang, Tiap Jiwa Diberi Santunan Rp 15 Juta
"Sumatra Barat ini 8 kabupaten/kota sudah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) terpisah. Warga penerima manfaat huntara dan warga penerima manfaat DTH. Ini sudah ditetapkan, Agam 612 KK, Padang Pariaman 425, Solok 374, sama dengan Kota Padang (374), Lima Puluh Kota 231, Pesisir Selatan 35 KK, Pasaman Barat 29, dan Padang Panjang 17 KK," paparnya.
Anggaran penyaluran DTH di Sumatra Barat sebesar Rp3.774.600.000 untuk total 2.097 KK. Dengan demikian, total anggaran penyaluran DTH di tiga provinsi tersebut sebesar Rp12.792.600.000 untuk 7.107 KK yang berasal dari 14 kabupaten/kota.
Selanjutnya: Ancol Bidik 800.000 Pengunjung Saat Libur Nataru, Ini Strategi Jaya Ancol (PJAA)
Menarik Dibaca: Samsung Galaxy Tab A11+ Pakai Layar 11 Inci & Stylus Pen, Ada Memori hingga 2 TB
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













