Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.D - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan serapan belanja negara baru 22,3% dari target postur APBN, yakni mencapai Rp 806,2 triliun sampai dengan April 2025.
Dalam hitungan Kontan, realisasi belanja tersebut mengalami penurunan secara tahunan sebesar 5,06% yoy jika dibandingkan realisasi periode April 2024 sebesar Rp 849,2 triliun, atau sekitar 25,5% dari APBN.
"Kalau kita bandingkan dengan 2024 memang menjadi lebih rendah. Namun lebih rendahnya adalah karena sebagian di tahun 2024 itu ada belanja khusus Pemilu itu belanja pada bulan Februari, tahun ini tidak ada belanja tersebut," ungkap Suahasil dalam paparan APBNKita Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).
Baca Juga: APBN 2025 Tak Diubah, Namun Risiko Pelebaran Defisit Meningkat
Adapun perinciannya, realisasi Belanja negara April 2025 utamanya ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp 564,8 triliun, atau 20,2% dari target APBN, jumlah ini naik dari bulan Maret sebelumnya Rp 413,2 triliun. Namun menurun jika dibandingakan realisasi tahun 2024 yang serapannya sebesar 23,8% dari APBN.
Perinciannya belanja pemerintah pusat disalurkan kepada Belanja kementerian/Lembaga sebesar Rp 253,6 triliun atau 21,9% dari APBN. Belanja ini digunakan untuk belanja pegawai ( dan belanja barang, penyaluran bantuan sosial) yang dalam hal ini datanya masih dalam validasi DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional).
Baca Juga: Sri Mulyani: Efisiensi Masih Jadi Pertimbangan Penyusunan Anggaran Belanja pada 2026
"Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu terjadi kelihatannya seperti penurunan Namun ini penurunan yang disebabkan karena beberapa program sedang melakukan Pemadanan, validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional," ungkap Suahasil.
Adapun sebanyak Rp 293,1 triliun atau 19% dari APBN disalurkan kepada belanja Non Kementerian/Lembaga, yang diperuntukkan untuk manfaan pensiun dan subsidi.
Sementara itu belanja transfer ke daerah (TKD) sebanyak Rp 259,4 triliun, atau terserap 28,2% dari APBN.
Baca Juga: Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran Berlanjut ke APBN 2026
Selanjutnya: Kadin Luncurkan Panduan Bagi Pengembang Properti Menuju Pembangunan Rendah Karbon
Menarik Dibaca: Croma-Pharma Gandeng GEA Medical Hadirkan Produk Filler Pertama Bersertifikasi MDR
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
