Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air, di mana ini sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
“Inpres itu, pertama, kita diminta untuk mempercepat menuju kedaulatan terutama pangan, energi dan air. Ini kedaulatan bangsa sebetulnya. Kedua, ini untuk segera merumuskan, nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini,” jelasnya.
Zulhas menyebutkan, saat ini kawasan prioritas yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut di antaranya Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, namun lokasinya masih bisa bertambah lagi.
Baca Juga: Swasembada Gula Ditargetkan Tercapai pada 2028, Pemerintah akan Merevisi 2 Peraturan
Dia bilang, proyek ini dilakukan bukan lagi melalui satu kementerian saja sehingga dikeluarkan Inpres 14/2025 sebagai langkah mempercepat koordinasi yang selama ini dinilai lamban.
“Saya diminta untuk mengkoordinasi ini, kemudian ini satu kebijakan, karena ada kaitan dengan anggaran juga tahun 2026,” katanya.
Zulhas mengungkapkan, kedaulatan pangan yang dimaksud bukan hanya mencakup komoditas padi dan jagung saja, tetapi juga komoditas lainnya seperti ikan, sapi, garam, susu, minyak goreng dan sebagainya.
Sementara itu, dalam mandat Keppres 19/2025 pihaknya diminta mewujudkan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas tiga kedaulatan ini.
“Output-nya itu adalah proyek strategis nasional kawasan prioritas untuk pangan, energi dan air, termasuk energi baru terbarukan lahannya, bukan mengenai solar panelnya, tapi lahan tempatnya, itu yang saya diminta,” tandasnya.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026 dijelaskan bahwa pemerintah menganggarkan untuk ketahanan pangan mencapai Rp 164,41 triliun. Anggaran tersebut naik 5,92% dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp 155,2 triliun.
Baca Juga: Kejar Target Swasembada Pangan, Mentan Minta Anggaran Ditambah Jadi Rp 44,67 Triliun
Adapun anggaran ketahanan pangan melalui belanja non Kementerian/Lembaga dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp 55,71 triliun, yang terdiri dari subsidi pupuk, skema subsidi resi gudang (SSRG), subsidi bunga pinjaman penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP).
Lalu, subsidi bunga/subsidi margin kredit usaha alat mesin pertanian (alsintan), serta antisipasi risiko terkait ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Lebih lanjut, target output strategis bidang ketahanan pangan melalui Badan Penyuluh Pertanian (BPP) tahun 2026 antara lain:
1. Pengembangan kawasan padi seluas 2.127.000 hektare (ha)
2. Cetak sawah seluas 250.000 ha
3. Optimasi lahan pertanian seluas 300.000 ha
4. Bantuan alsintan pra panen sub sektor tanaman pangan sebanyak 36.958 unit
5. Bantuan benih dan calon induk ikan 137,6 juta ekor
6. Revitalisasi lahan ha; garam seluas 1.000 ha
7. Pengembangan jaringan irigas? seluas 104.000 ha
8. Pengembangan bendungan (ongoing) sejumlah 15 unit
9. Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 9,62 juta ton
10. Penyaluran CPP kepada 960 juta orang
11. Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan kepada 15.500 orang
12. Gerakan pangan murah kepada 39 kelompok masyarakat.
Baca Juga: Sudah Impor 25.000 Sapi, Begini Update Program Swasembada Susu dan Daging Prabowo
Selanjutnya: Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur karena Dugaan Hipotek
Menarik Dibaca: Katalog Promo Indomaret Super Hemat Terbaru Periode 21 Agustus-3 September 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30072514251800.jpg)
