/2025/05/29/537951358.jpg "Bank Tanah Kelola 35.011 Hektare Lahan, DPR Minta Kinerja Distribusi Dipercepat")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Bank Tanah mencatat total hak pengelolaan lahan (HPL) yang dikelola mencapai 35.011 hektare hingga April 2026 dan telah menerima penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp 1,5 triliun sejak 2021.
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo mengatakan, luas HPL Bank Tanah terus bertambah sejak lembaga itu dibentuk dengan sebaran di 22 provinsi. Pertumbuhan terbesar terjadi pada 2024 dengan kenaikan sekitar 79% dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, penguatan modal dari pemerintah menjadi fondasi untuk mempercepat pengelolaan tanah negara, reforma agraria, investasi, hingga pemerataan ekonomi.
Baca Juga: BPA Fair Bidik Penjualan 308 Aset untuk Optimalkan Pemulihan Keuangan Negara
“Hingga tahun 2025 dukungan PMN tunai mencapai Rp 1,5 triliun, terdiri dari Rp 1 triliun pada 2021 dan Rp 500 miliar pada 2022. Tahun 2026 pemerintah juga sedang memproses PMN non-tunai berupa aset tanah senilai Rp 2,9 triliun,” kata Perdananto dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan PMN non-tunai tersebut berasal dari aset tanah di sejumlah wilayah seperti Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan.
Menurutnya, dukungan modal dibutuhkan agar Bank Tanah mampu mengakselerasi pemanfaatan tanah negara sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Perdananto menambahkan dari total HPL sekitar 35.000 hektare, sebanyak 34% atau 11.713 hektare dialokasikan untuk reforma agraria, 20% untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi, serta 3% untuk kepentingan sosial. Sisanya masih menjadi cadangan tanah negara.
“Kami berharap reforma agraria di atas Bank Tanah dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: UMKM Menyumbang 61% PDB, Penerimaan Pajak Cuma Rp 13,5 Triliun, Ini Sebabnya
Hanya saja, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai performa Bank Tanah belum seimbang antara penghimpunan dan distribusi lahan.
Ia mengibaratkan kondisi Bank Tanah seperti perbankan yang mampu mengumpulkan dana tetapi belum optimal menyalurkannya.
“Bank Tanah ini ibarat perbankan, menghimpun tanah sudah banyak tetapi distribusi atau pemanfaatannya belum optimal. Kami khawatir tanah hanya menumpuk sementara penyaluran kepada masyarakat berjalan lambat,” kata Rifqi.
Rifqi juga menyoroti data reforma agraria yang masih berupa alokasi dan belum sepenuhnya terealisasi menjadi hak yang diterima masyarakat.
“Yang reforma agraria 34% atau 11.713 hektare itu masih alokasi, belum realisasi. Jangan sampai publik mendapat gambaran yang keliru,” ujarnya.
Selain PMN tunai Rp 1,5 triliun, Badan Bank Tanah juga mencatat nilai aset yang dikelola meningkat menjadi sekitar Rp 3 triliun hingga 2025.
Meski demikian, DPR menekankan keberhasilan lembaga tersebut akan diukur dari percepatan distribusi lahan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan aset dan luas tanah yang dikuasai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
