Agar Capital Inflow, BI Rate Perlu Naik ke 6% dan Yield SBN/SRBI di Atas 7%

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan pemerintah diminta menaikkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk menarik kembali aliran modal asing (capital inflow).

Pemerintah disarankan mengerek yield Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga kisaran 7%-7,5% serta menaikkan BI Rate ke level 6%.

Namun, langkah tersebut tidak akan efektif apabila sentimen negatif investor terhadap kebijakan pemerintah belum diperbaiki.

"Yang paling krusial justru dari sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah. Ini yang harus dikendalikan dulu. Kalau yang itu tidak dibenahi, berapa pun yield dinaikkan, inflow tidak akan masuk," ujar Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman kepada Kontan, Minggu (7/6/2026).

Ia mencontohkan pengalaman Turki beberapa tahun lalu ketika bank sentral menaikkan suku bunga secara agresif untuk menahan pelemahan mata uang.

Namun, langkah tersebut gagal menarik arus modal karena kepercayaan investor terhadap pemerintah sedang merosot.

Menurut Juniman, setelah faktor kepercayaan investor diperbaiki, langkah berikutnya adalah meningkatkan attractiveness investasi di Indonesia melalui kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), maupun BI Rate.

Saat ini, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun pada Jumat berada di kisaran 6,87%, atau nyaris setara dengan asumsi yield dalam APBN sebesar 6,9%. Dalam kondisi ketidakpastian saat ini, investor diperkirakan akan meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi.

"Kalau hitung-hitungan kasar kami, paling tidak yield dikerek ke kisaran 7%-7,5%. Tanpa itu mungkin tidak ada oportunitas untuk masuk ke pasar kita, apalagi ditambah sentimen negatif yang ada," katanya.

Juniman menilai, apabila pemerintah dan BI ingin mendorong yield ke level tersebut, maka konsekuensinya BI Rate juga harus dinaikkan secara signifikan.

"Kalau mau membuat instrumen kita atraktif, BI Rate harus naik ke level 6%. Harus tinggi. Karena sekarang obligasi tenor satu tahun sudah di atas 7,2%, sementara BI Rate masih 5,25%, jaraknya terlalu jauh," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan suku bunga tinggi memiliki biaya ekonomi yang tidak kecil.

Kenaikan BI Rate berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah, dan memperbesar beban pembayaran bunga utang negara.

"Kalau sudah menaikkan tinggi itu, ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi yang dikorbankan. Pemerintah harus rela membayar biaya tersebut sebagai konsekuensi dari sentimen negatif yang berkembang di pasar," jelasnya.

Selain itu, Juniman juga menyoroti fenomena inverted yield curve atau kondisi ketika yield obligasi jangka pendek lebih tinggi dibandingkan obligasi jangka panjang.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor karena sering dianggap sebagai sinyal adanya masalah dalam perekonomian.

"Di mana-mana kalau terjadi inverted yield, itu salah satu tanda bahwa ekonomi negara tersebut ada masalah. Investor akan memberi sentimen negatif terhadap pasar obligasi," katanya.

Lebih lanjut, Juniman menegaskan bahwa penguatan rupiah tidak semata-mata bergantung pada kenaikan suku bunga.

Ia menilai kenaikan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada Mei sebelumnya belum berhasil membalikkan arah pelemahan rupiah karena akar persoalannya berada pada faktor kepercayaan pasar.

"Persoalannya bukan sekadar berapa tinggi suku bunga yang membuat investor asing tertarik. Pemerintah harus memperbaiki sentimen negatif yang sudah terbangun di pasar. Itu yang harus dilakukan lebih dulu," ungkapnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperbaiki komunikasi publik dan menjelaskan secara transparan berbagai kebijakan yang memicu pertanyaan investor, mulai dari kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), pengelolaan investasi melalui Danantara, hingga berbagai kebijakan lain yang dinilai pasar berpotensi menimbulkan distorsi.

"Pemerintah harus menjawab kritik dan pertanyaan yang muncul dari investor, ekonom maupun lembaga pemeringkat. Kebijakan harus dijelaskan secara kredibel, akuntabel dan transparan agar kepercayaan pasar bisa kembali pulih," tegas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News