BGN Diminta Evaluasi MBG dari Hulu ke Hilir, Data Penerima Jadi Prioritas

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan petinggi lembaga tersebut.

Evaluasi dinilai perlu mencakup akurasi data penerima manfaat, tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, hingga efektivitas program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Baca Juga: Formula Tukin DJP Diubah, Pengamat Ingatkan Risiko Tekanan ke Wajib Pajak Meningkat

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, pembenahan data penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, masih terdapat kelompok sasaran yang belum sepenuhnya terjangkau program, mulai dari siswa sekolah swasta, santri di pesantren, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Data penerima manfaat harus dievaluasi terlebih dahulu. Kalau datanya tidak akurat, potensi penyimpangan dan korupsi akan terus muncul," ujar Trubus kepada Kontan, Minggu (7/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi berfokus mengejar target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.

Baca Juga: Agar Capital Inflow, BI Rate Perlu Naik ke 6% dan Yield SBN/SRBI di Atas 7%

BGN kini lebih mengutamakan peningkatan kualitas layanan dan perbaikan tata kelola program setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal Rp 335 triliun.

Selain pembenahan data, Trubus menilai BGN perlu mengevaluasi pola kerja sama dengan yayasan pengelola dapur MBG.

Menurutnya, kontrak kerja harus memuat pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, termasuk mekanisme mitigasi risiko apabila terjadi persoalan seperti keracunan makanan, keterlambatan distribusi, maupun gangguan operasional lainnya.

Ia juga menyoroti perlunya pembatasan jumlah dapur yang dikelola oleh satu yayasan untuk menghindari konsentrasi pengelolaan pada pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan risiko tata kelola.

Di sisi lain, Trubus menilai transparansi penggunaan anggaran harus diperkuat mengingat program MBG menyerap dana negara dalam jumlah besar.

Baca Juga: DPR Minta BGN Benahi Tata Kelola MBG, Soroti Anggaran hingga Akurasi Penerima Manfaat

Ia mendorong, BGN membuka informasi mengenai penggunaan anggaran secara lebih rinci agar masyarakat dapat turut melakukan pengawasan.

"Publik harus mengetahui alokasi biaya setiap menu, bahan baku yang digunakan, hingga rantai pasoknya. Karena ini menggunakan dana APBN, maka pengawasannya harus terbuka," katanya.

Menurut Trubus, evaluasi juga perlu menyentuh aspek manfaat dan dampak program. Pemerintah dinilai perlu memiliki indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan MBG, tidak hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas kesehatan dan pendidikan.

Indikator tersebut antara lain dapat mencakup perbaikan status gizi anak, peningkatan tingkat kehadiran siswa di sekolah, hingga dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

"Jangan hanya menghitung jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.

Meski demikian, Trubus tidak sepakat apabila evaluasi dilakukan melalui moratorium atau penghentian sementara program MBG.

Baca Juga: BGN Evaluasi Program MBG, Tak Lagi Kejar Target 82,9 Juta Penerima

Menurutnya, program tersebut tetap dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin.

Ia menilai, pembenahan tata kelola dapat dilakukan tanpa menghentikan pelaksanaan program. Fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Programnya tetap harus berjalan karena dibutuhkan masyarakat. Yang harus dibenahi adalah tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggarannya," tegasnya.

Ke depan, Trubus juga mendorong pemerintah dan DPR menyusun payung hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan MBG.

Menurutnya, regulasi yang lebih komprehensif diperlukan mengingat program tersebut mengelola anggaran besar dan menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dengan evaluasi yang menyeluruh, ia berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga terhindar dari berbagai potensi penyimpangan yang dapat mengurangi efektivitas dan keberlanjutan program.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News