Ketersediaan Kas Rp 513 Triliun Perkuat Ketahanan Fiskal, Ini Saran Ekonom

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Posisi kas pemerintah sebesar Rp 513 triliun dinilai menjadi bantalan fiskal yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas keuangan negara dalam jangka pendek di tengah ketidakpastian global dan gejolak pasar keuangan.

"Kas ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga belanja prioritas, membayar kewajiban tepat waktu, mengurangi tekanan pembiayaan di pasar, dan menghadapi gejolak sementara tanpa harus menerbitkan utang secara tergesa-gesa ketika imbal hasil sedang tinggi," ujar Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede kepada Kontan, Minggu (7/6).

Menurut Josua, di tengah kondisi rupiah yang masih bergejolak dan pasar keuangan yang sensitif terhadap isu fiskal, ketersediaan kas yang besar dapat menjadi sinyal positif bahwa pemerintah masih memiliki ruang kendali dalam mengelola keuangan negara.

Baca Juga: Potensi Shortfall Penerimaan APBN Bisa Capai Rp 484 Triliun, Tekan Ruang Fiskal 2026

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa besarnya kas pemerintah tidak otomatis menjamin kondisi fiskal sepenuhnya aman. Menurutnya, efektivitas penggunaan dana tersebut menjadi faktor yang lebih penting dalam menjaga kredibilitas fiskal.

"Kas Rp 513 triliun adalah modal kepercayaan, bukan izin untuk melonggarkan disiplin fiskal," tegasnya.

Josua menjelaskan, dampak positif akan muncul apabila dana kas digunakan untuk menjaga kelancaran belanja produktif, memenuhi kewajiban pemerintah, menahan tekanan pembiayaan, serta memperkuat kepercayaan pasar.

Sebaliknya, apabila digunakan untuk membiayai program yang belum matang atau memperluas kewajiban baru secara tidak selektif, bantalan fiskal tersebut berpotensi cepat menipis dan menimbulkan kekhawatiran investor.

Selain itu, kecukupan kas pemerintah juga perlu dilihat dalam konteks kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.

Pada semester II, realisasi belanja negara umumnya meningkat, sementara pemerintah tetap harus memenuhi pembayaran bunga utang serta berpotensi menghadapi kenaikan subsidi dan kompensasi energi jika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah tetap tinggi.

Baca Juga: Buyback Jadi Sinyal Optimisme, Fair Value Saham ADRO Ditaksir Rp 2.600–Rp 2.800

Di sisi lain, penerimaan negara berisiko melambat apabila aktivitas ekonomi dan harga komoditas mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dapat membuat posisi kas yang saat ini terlihat besar menyusut lebih cepat dari perkiraan.

Josua juga mengidentifikasi sejumlah risiko utama yang perlu diwaspadai pemerintah. Pertama, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah yang dapat meningkatkan beban subsidi energi, kompensasi, serta kebutuhan valas pemerintah.

Kedua, tingginya suku bunga global yang berpotensi mendorong kenaikan biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pembayaran bunga utang.

Ketiga, risiko melemahnya penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) apabila pertumbuhan ekonomi melambat, sektor manufaktur menghadapi tekanan biaya produksi, dan harga komoditas tidak lagi sekuat sebelumnya.

Keempat, meningkatnya realisasi belanja program-program besar pada semester kedua yang belum sepenuhnya didukung tata kelola, sasaran penerima, dan pengukuran manfaat yang jelas.

Dari perspektif investor, Josua menilai posisi kas Rp 513 triliun dapat membantu menenangkan pasar. Namun, manfaat tersebut hanya akan optimal apabila disertai komunikasi yang transparan dari pemerintah.

Investor, menurutnya, perlu memperoleh kejelasan mengenai porsi kas yang benar-benar tersedia untuk digunakan, bagian yang telah dialokasikan untuk kewajiban tertentu, rencana penggunaan hingga akhir tahun, serta strategi pemerintah dalam menjaga defisit anggaran tetap kredibel.

Baca Juga: Rupiah Menguat Rp16.904, APBN Dinilai Masih Kuat Tahan Gejolak Harga Minyak

"Transparansi menjadi kunci agar kas pemerintah dibaca sebagai bantalan, bukan sebagai sumber risiko baru," katanya.

Untuk itu, Josua merekomendasikan agar pemerintah menggunakan bantalan kas secara selektif dengan memprioritaskan pembayaran kewajiban, perlindungan kelompok rentan secara tepat sasaran, menjaga biaya pembiayaan tetap terkendali, serta memastikan setiap belanja memiliki dampak ekonomi yang nyata.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skenario penyesuaian belanja apabila harga minyak, nilai tukar rupiah, maupun imbal hasil SBN bergerak lebih buruk dibandingkan asumsi yang digunakan dalam APBN.

"Dengan begitu, kas Rp 513 triliun tidak hanya menjadi angka besar di neraca pemerintah, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menjaga ketahanan fiskal, stabilitas rupiah, dan kepercayaan investor sampai akhir tahun," pungkas Josua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News