/2026/01/12/703281042.jpg "DPR Minta BGN Benahi Tata Kelola MBG, Soroti Anggaran hingga Akurasi Penerima Manfaat")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI meminta, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat lembaga tersebut.
Evaluasi dinilai penting mengingat MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang sangat besar.
Baca Juga: Kemenhaj Minta Maaf, Sejumlah Bagasi Jemaah Haji Indonesia Belum Tiba di Tanah Air
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BGN, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.
Menurutnya, kasus yang terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola program agar penggunaan anggaran negara berjalan lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
"DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri, mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran sampai pada audit pelaksanaannya," kata Cucun, Minggu (7/6/2026).
Baca Juga: BGN Evaluasi Program MBG, Tak Lagi Kejar Target 82,9 Juta Penerima
Ia menegaskan DPR menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
Namun, di sisi lain, fungsi pengawasan terhadap tata kelola program harus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pernyataan tersebut muncul setelah BGN memutuskan mengubah fokus pelaksanaan Program MBG tahun 2026.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya menyatakan pemerintah tidak lagi berfokus mengejar target 82,9 juta penerima manfaat, melainkan memperbaiki kualitas layanan serta operasional dapur yang telah berjalan.
Perubahan strategi tersebut juga sejalan dengan penyesuaian anggaran Program MBG yang turun menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun.
Baca Juga: Ketersediaan Kas Rp 513 Triliun Perkuat Ketahanan Fiskal, Ini Saran Ekonom
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi titik awal pembenahan tata kelola program secara menyeluruh.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu segera diperbaiki agar program MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia menyebut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagai tantangan utama yang harus dibenahi.
Selain itu, akurasi data penerima manfaat serta efisiensi rantai pasok dari pusat hingga daerah juga perlu mendapatkan perhatian serius.
"Perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki. Akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok harus dipastikan bebas dari kebocoran," ujar Yahya.
Baca Juga: Pasar Kakiyah, Tanah Abang-nya Makkah yang Jadi Buruan Jemaah Haji Indonesia
Selain tata kelola anggaran, DPR juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program MBG.
Pengawasan terhadap kualitas bahan baku dan higienitas makanan dinilai perlu diperketat menyusul sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dalam implementasi program.
Yahya menegaskan target nol insiden harus menjadi prioritas utama mengingat program tersebut menyasar jutaan anak sekolah di berbagai daerah.
Di samping itu, koordinasi antara BGN dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah juga dinilai perlu diperkuat.
DPR menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Ke depan, DPR memastikan akan memberikan perhatian khusus terhadap hasil audit dan evaluasi tata kelola BGN, termasuk dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027.
"Yang terpenting sekarang adalah memperkuat tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," kata Cucun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
