Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Indonesia Coruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), meluncurkan situs www.opentender.net. Situs tersebut mempublikasikan lelang-lelang elektronik yang digelar pemerintah.
Kordinator Investigasi ICW, Tama Satria Langkun mengatakan meskipun di LKPP masyarakat dapat mengakses data-data lelang, namun bagi orang awam akan kesulitan memahami data-data tersebut.
"Oleh karena itu kita melakukan analisis, berapa nilai proyeknya, dan perbandingannya dengan Pagu, dan sejarah perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti lelang," ujarnya dalam konfrensi persnya di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (07/01).
Nah, melalui situs www.opentender.net, masyarakat bisa melihat perbandingan antara nilai proyek dengan Pagu, hingga sejarah perusahaan yang mengikuti tender tersebut. Dengan begitu masyarakat bisa menilai dan memantau proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar tidak dikorupsi.
"Kalau ada perusahaan yang menang tender terus menerus, bisa jadi itu korupsi. Atau peserta tender yang menawarkan harga paling murah tidak bisa menang tender, bisa jadi ada korupsi," terangnya.
Namun demikian ia menyebutkan bahwa analisa-analisa yang disuguhkan tidak bisa menyimpulkan bahwa suatu proyek telah dikorupsi oleh orang-orang terkait. Akan tetapi analisa tersebut bisa dijadikan acuan oleh penegak hukum maupun masyarakat untuk menindak lanjuti.
"Kalau ada wartawan mau menindaklanjuti, bisa saja, tapi ini bukan berarti suatu proyek telah dikorupsi," kata Tama.
Sepanjang semester I 2013, ICW menemukan terdapat 293 kasus korupsi dengan 597 orang tersangka. Dari 293 kasus itu, 114 di antaranya merupakan PBJ, dengan 314 tersangka. Sedangkan pada semester II 2013 ditemukan ada 267 kasus korupsi dengan 594 tersangka, dimana 42,7 persennya adalah PBJ.
Pada semester satu ada 329 tersangka yang merupakan orang orang-orang Pemda maupun kementerian. Terbanyak berikutnya adalah direktor, komisaris, konsultan maupun pegawai swasta yang berjumlah 105 orang lalu kepala dinas sebanyak 49 orang, direktur, pejabat dan pegawai Badan Umum Milik Negara atau Badan Umum Milik Daerah sebanyak 42 orang, serta 24 kepada daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
