Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Jumlah defisit yang lebih kecil, ternyata tidak membuat pemerintah menurunkan pinjaman luar negeri. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pemerintah berencana akan menutupi defisit anggaran dari pinjaman proyek sebesar Rp 30 triliun.
Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan jumlah pinjaman proyek yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2014 ini sebesar Rp 37,2 triliun. Hanya saja defisit APBNP 2014 lebih besar dari RAPBN 2015 yang direncanakan hanya 1,7%.
Menurut deputi bidang pendanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata, total pinjaman itu akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan energi. “Terutama untuk proyek yang sudah masuk dalam pipeline, atau proyek lanjutan,” ujar Wismana, Rabu (14/7).
Asal tahu saja, RAPBN 2015 disusun berdasarkan base line oleh pemerintah saat ini. Sehingga defisitnya dibuat kecil, supaya pemerintahan baru mendatang memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memasukan program-program sesuai visi-misi presiden terpilih.
Selama ini, Indonesia memang rajin melakukan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan internasional, seperti Asian development bank (ADB), atau World Bank. Selama tahun 2013 lalu saja, ada 15 program senilai US$ 238,65 juta yang dibiayai ADB.
Wismana juga bilang pinjaman proyek tersebut bukan untuk membiayai proyek inisiatif baru dari pemerintah saat ini. Dengan begitu, pemerintah baru nanti hanya memiliki ruang yang cukup besar dalam pembiayaan dalam negeri dan penerbitan Surat Berharga Negara.
Sementara direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) mengatakan rencana pembiayaan belum terlalu berbeda. Tetapi masih akan disesuaikan, terutama dalam hal penerbitan SBN. Misalnya saja, rencana penerbitan beberapa surat utang dalam mata uang asing.
Setelah tahun ini untuk kali pertama menerbitkan surat utang berdenominasi euro, pemerintah juga akan tetap meninja rencana penerbitan dalam bentuk mata uang Yen alias samurai bonds. Tahun ini dipastikan samurai binds gagal diterbitkan, tetapi Robert berencana akan menerbitkannya tahun depan.
Sementara itu, ekonom Lembaga Penjamin Simpanan Dodi Arifianto bilang lebih baik jika pemerintah tetap mempertahankan proporsi pembiayaan seperti sekarang. Dimana penerbitan SBN lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman. Penarikan pinjaman lebih cocok hanya untuk mendanai proyek, seperti sekarang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
