Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rasio alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 0,55%.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Abdurrahman mengatakan rasio tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 0,76%, Filipina 0,67%, lalu Thailand sebesar 1,69%, dan Vietnam sebesar 1,55%.
Terkait hal itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat secara total belanja bantuan sosial Indonesia masih masuk kategori negara yang terbawah di ASEAN.
Baca Juga: Bansos yang Diberikan Jelang Ramadan Tahun Ini Berupa Beras, Telur, dan Daging ayam
"Jadi, idealnya untuk anggaran bansos bisa di angka 1,5-2% dari PDB. Hal itu melihat jumlah orang miskin dan rentan di Indonesia masih cukup besar," ucap dia kepada KONTAN.CO.ID, Senin (13/3).
Menurut Bhima, apabila belanja bansos Indonesia bisa di angka ideal, kemiskinan bisa turun ke 7,5% hingga 8%. Oleh karena itu, langkah yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yakni menaikkan anggaran bansos dan meningkatkan efektivitas penyaluran.
Adapun BKF juga sempat menyebut efektivitas penyaluran bansos dalam menurunkan angka kemiskinan terbilang rendah.
Bhima menyampaikan kalau masalah efektivitas penyaluran bansos, sebenarnya bisa dirunut dari tiga penyebab utama. Pertama, pendataan yang belum juga selesai meski ada perbaikan.
"Presisi pendataan masih jauh dari ideal. Integrasi bansos, data pajak, dan NIK belum berjalan. Masing-masing kementerian juga seperti mencari data sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Kemenkeu: Bansos Jelang Ramadhan Bakal Disalurkan Maret 2023
Kedua, kata Bhima, anggaran birokrasi dinilai terlalu gemuk, seperti kebutuhan rapat hingga perjalanan dinas sehingga menyita porsi anggaran bansos yang riil dibagikan kepada penerima.
Ketiga, eksekusi penyaluran bansos dianggap lambat dibandingkan efek yang ditimbulkan dari inflasi. Bhima mencontohkan waktu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022.
"Begitu diumumkan, baru ada bansos BBM susulan. Jadi, masyarakat miskin sudah terpukul daya belinya baru datang bantuan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
