kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.753   42,00   0,27%
  • IDX 7.468   -11,36   -0,15%
  • KOMPAS100 1.154   0,16   0,01%
  • LQ45 915   1,77   0,19%
  • ISSI 226   -0,94   -0,41%
  • IDX30 472   1,65   0,35%
  • IDXHIDIV20 569   1,75   0,31%
  • IDX80 132   0,22   0,17%
  • IDXV30 140   0,92   0,66%
  • IDXQ30 157   0,25   0,16%

Begini Kata Ekonom Soal Target Penanganan Kemiskinan dan Defisit Anggaran


Senin, 20 Februari 2023 / 21:49 WIB
Begini Kata Ekonom Soal Target Penanganan Kemiskinan dan Defisit Anggaran
ILUSTRASI. Ekonom Nilai Target Pemerintah Soal Kemiskinan dan Defisit Anggaran Masih Overshoot. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom menilai target pemerintah terkait angka kemiskinan ekstrem sebesar 0% dan defisit anggaran pada awal 2024 di kisaran 2,16% hingga 2,64% Produk Domestik Bruto (PDB) masih overshoot

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat kemiskinan masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah pasca pandemi Covid-19. 

"Sebab, inflasi pangan dan energi yang relatif tinggi," ucap dia kepada KONTAN.CO.ID, Senin (20/2).

Baca Juga: Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN pada 2024 Dapat Ditekan Hingga 2,16%

Selain itu, Bhima menyebut terdapat masalah ketersediaan lapangan kerja di sektor padat karya sehingga mempersulit kenaikan pendapatan keluarga miskin. Dia juga menyampaikan defisit anggaran berisiko melebar di atas 2,9% hingga 3% PDB karena pemerintah kini sedang gencar membangun infrastruktur. 

Permasalahan lainnya, yaitu meningkatnya beban belanja bunga utang, belanja pegawai, dan barang yang juga mulai kembali ke kondisi pra pandemi Covid-19, serta PMN ke BUMN yang makin besar. Menurut Bhima, defisit bisa ditekan dengan syarat belanja yang belum urgent harus dipangkas secara proporsional. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Jokowi akan Upayakan Angka Kemiskinan Ekstrem Jadi 0% di 2024

"Adapun soal rasio pajak memang perlu didorong, tetapi terlalu tinggi kejar target pajak, terutama ke kelompok menengah dan industri, yang mana bisa mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Oleh karena itu, Bhima menyarankan agar pemerintah mengejar target pajak dengan menyasar sektor komoditas, pajak karbon, perluasan cukai, hingga mengenakan pajak progresif kekayaan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×