Utang Pemerintah 2026 Makin Menumpuk, Lingkaran Pembiayaan Semakin Lebar

Jumat, 13 Februari 2026 / 10:39 WIB

ILUSTRASI. Rupiah melemah 0,15 persen terhadap Dolar AS (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebutuhan pemerintah untuk membayar utang yang jatuh tempo pada 2026 semakin besar. Alih-alih menyusut, kewajiban ini justru kembali ditutup dengan penerbitan utang baru, sehingga lingkaran pembiayaan semakin melebar.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah menargetkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp 89,7 triliun. Meski lebih rendah dibanding realisasi 2025 yang mencapai Rp 180,7 triliun, angka ini lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar Rp 63,3 triliun.

Keseimbangan primer merupakan selisih antara total pendapatan negara dengan belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.

Surplus keseimbangan primer memungkinkan pendapatan negara digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya, jika defisit, pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk menutup kewajiban lama.

Kementerian Keuangan mencatat nilai utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 833,96 triliun, atau setara dengan kebutuhan dana Rp 2,28 triliun per hari.

Ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai pemerintah berpotensi kesulitan menjaga defisit keseimbangan primer agar tidak melebar.

“Kebutuhan pembiayaan utang terus meningkat, apalagi ada program prioritas baru seperti gentengisasi, pembayaran iuran Dewan Perdamaian, utang proyek kereta cepat, dan ekspansi program makan bergizi gratis,” ujar Andri.

Situasi diperparah tantangan likuiditas di awal tahun. Pemerintah sampai menarik kembali deposit Rp 50 triliun dari bank Himbara dan melakukan private placement surat utang.

“Artinya pemerintah berutang di atas bunga pasar SBN yang sudah tinggi demi mendapatkan kas secepatnya,” tambah Andri.

Belanja Produktif Jadi Kunci

Di sisi penerimaan, kondisi perpajakan belum menunjukkan perbaikan. Tahun lalu, target setoran pajak tidak tercapai dan bahkan mengalami kontraksi. Jika tren ini berlanjut, keseimbangan primer bisa lebih buruk dari target.

Ruang defisit APBN juga semakin sempit. Jika defisit keseimbangan primer melebar, risiko defisit APBN melampaui batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi nyata.

Ada dua opsi yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama, efisiensi belanja, termasuk memangkas transfer ke daerah. Kedua, membuka kemungkinan revisi batas defisit dalam regulasi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai selama keseimbangan primer masih defisit tinggi, pemerintah tetap harus menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang lama, menciptakan mekanisme “gali lubang tutup lubang”.

Namun, menurut Rizal, fokus pemerintah seharusnya bukan sekadar menahan belanja, tapi memperbaiki kualitas penerimaan dan menggeser komposisi belanja ke sektor produktif. Dengan begitu, biaya utang tidak semakin membebani pertumbuhan ekonomi.