Polemik Utang Whoosh: Danantara Harus Cari Solusi

Jumat, 31 Oktober 2025 / 18:59 WIB

ILUSTRASI. Polemik soal utang kereta cepat, Whoosh kembali mencuat setelah pemerintah menegaskan tak akan menggunakan APBN untuk melunasi utang.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali mencuat setelah pemerintah menegaskan tak akan menggunakan APBN untuk melunasi utang tersebut.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendukung rencana pemerintah yang tidak melibatkan keuangan negara untuk membayar utang Whoosh.

Nailul menegaskan bahwa Whoosh seharusnya menjadi beban Danantara yang juga memegang deviden dari BUMN lainnya.

"Harusnya, proyek Whoosh ini menjadi beban Danantara, bukan APBN pemerintah. Terkait hutang, mau restrukturisasi ataupun dana deviden BUMN, itu di bawah Danantara karena sifatnya harus B2B," kata Nailul pada Kontan.co.id, Jum'at (31/10/2025).

Nailul menilai jika utang dari proyek ini dibebankan APBN, maka hal tersebut akan menjadi preseden bagi BUMN lainnya untuk meminta bantuan APBN jikalau proyeknya tidak lancar.

Menurutnya BUMN akan membuat proyek yang secara bisnis tidak akan untung, apalagi jika ada jaminan dari kas negara.

Nailul juga mengingatkan saat ini beban APBN pun sudah sangat berat dengan belanja pemerintah yang jumbo untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga 3 juta rumah.

"Semuanya memerlukan dana yang besar. Jikalau masuk pembayaran hutang Whoosh, saya rasa fiskal kita akan “sakit”. Tidak ada ruang untuk menstimulus ekonomi ataupun melakukan pembangunan nasional," jelas Nailul.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Danantara dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari rumusan terbaik dalam menyelesaikan utang proyek KCJB atau Whoosh kepada China.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, perintah itu disampaikan saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Selain Danantara dan Menkeu, Prabowo juga memberikan perintah yang sama kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara (Rosan Roeslani) diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya," ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Prasetyo menjelaskan, dalam ratas tersebut dibicarakan soal pencarian skema terbaik untuk menyelesaikan utang kereta cepat, termasuk perhitungan-perhitungan tematis dan potensi pelonggaran waktu pembayaran utang.