| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.383.000 23.000 0,97%
USD/IDR 16.617 -4,00 -0,02%
IDX 8.051 -15,35 -0,19%
KOMPAS100 1.106 2,18 0,20%
LQ45 772 0,26 0,03%
ISSI 289 -0,19 -0,07%
IDX30 404 0,55 0,14%
IDXHIDIV20 454 -1,30 -0,29%
IDX80 122 0,02 0,02%
IDXV30 130 -0,81 -0,62%
IDXQ30 128 0,67 0,53%

Utang Luar Negeri Pemerintah Turun, Imbas Melambatnya Aliran Modal ke SBN

Rabu, 15 Oktober 2025 / 13:56 WIB

ILUSTRASI. Petugas keamanan melakukan penjagaan di kawasan Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang tertuang dalam asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bisa dicapai dengan sinergi kebijakan pemerintah dan bank sentral. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah tumbuh melambat pada September 2025, dipengaruhi melambatnya aliran modal asing Surat Berharga Negara (SBN) ke Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mencatat, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar US$ 213,9 miliar, tumbuh sebesar 6,7% year on year (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0% yoy pada Juli 2025.

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada SBN seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” tutur Denny, dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

Denny menambahkan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sebesar 3,4% dari total ULN Pemerintah. Sektor Jasa Pendidikan 17,2%, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 15,7%, Konstruksi 12,3%.

Selanjutnta, sektor Transportasi dan Pergudangan 9,0%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi 8,0%. Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.