/2025/05/15/1075921058.jpg "Pemerintah Terbitkan SUN Rp 4 Triliun, Investor Wajib Tahu Risiko Ini")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede menilai penerbitan Surat Utang Negara (SUN) melalui private placement merupakan bagian dari strategi pembiayaan pemerintah yang strategis untuk mengukur risiko dengan jalan negosiasi bilateral.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum lama ini menyelesaikan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) melalui mekanisme private placement sebesar Rp 4 triliun pada 2 Maret 2026. Instrumen yang diterbitkan adalah seri FR0065 dengan jatuh tempo 15 Mei 2033, kupon 6,625%, dan imbal hasil 6,13%.
Menurut Josua, langkah private placement tersebut tidak serta-merta mencerminkan pemerintah mengalami kesulitan menyerap dana melalui mekanisme lelang.
“Private placement tidak otomatis berarti pemerintah kesulitan menyerap dana lewat lelang, melainkan bagian dari strategi pembiayaan yang lebih fleksibel,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (5/3/2026).
Baca Juga: Penerbitan SUN Melalui Private Placement Jadi Cara Pemerintah Turunkan Biaya Utang
Ia menjelaskan, secara regulasi mekanisme private placement memang dirancang sebagai salah satu opsi untuk memperoleh sumber pembiayaan strategis dengan tingkat bunga terbaik pada risiko yang masih dapat ditoleransi melalui kesepakatan bilateral.
Meski dilakukan secara langsung dengan investor tertentu, hasil penerbitannya tetap wajib diumumkan kepada publik sehingga aspek akuntabilitas tetap terjaga.
Dalam kerangka strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), private placement juga lazim digunakan dalam beberapa kondisi tertentu. Misalnya ketika hasil lelang atau penjajakan permintaan investor tidak mencapai target atau biayanya dinilai terlalu tinggi.
Baca Juga: Pemerintah Terbitkan SUN Rp 4 Triliun Lewat Private Placement
Selain itu, mekanisme ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas basis investor institusi tertentu, memenuhi kebutuhan konversi dana, maupun mendukung tujuan kebijakan tertentu, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan serta posisi kas negara.
Terkait tingkat imbal hasil 6,13% yang terlihat lebih rendah dibandingkan acuan obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang berada di kisaran 6,4%, Josua menilai hal tersebut masih konsisten secara ekonomi.
Pasalnya, tenor seri FR0065 lebih pendek, yakni sekitar tujuh tahun, sehingga secara umum wajar jika imbal hasilnya lebih rendah dalam kondisi kurva imbal hasil yang normal.
Ia juga menambahkan bahwa kupon sebesar 6,625% dengan imbal hasil 6,13% mengindikasikan harga penerbitan kemungkinan berada di atas nilai pari (premium). Kondisi ini biasanya terjadi ketika permintaan investor cukup kuat.
“Situasi ini memungkinkan pemerintah mengunci biaya dana yang lebih rendah melalui struktur transaksi dan waktu penerbitan yang lebih presisi dibandingkan mekanisme lelang reguler,” jelasnya.
Baca Juga: Diserbu Asing, Pemerintah Klaim Pasar SBN Tetap Solid di Tengah Tekanan Global
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
