Reporter: Indra Khairuman | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2025 mencapai US$ 433,3 miliar, tumbuh 6,1% secara tahunan (YoY), melambat dari 6,4% pada triwulan sebelumnya.
Perlambatan ini dipengaruhi oleh kontraksi ULN swasta, sementara ULN pemerintah tetap tumbuh positif.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menyatakan ULN pemerintah mencapai US$ 210,1 miliar dengan pertumbuhan 10,0% (YoY), lebih tinggi dibanding 7,6% pada triwulan I-2025.
Peningkatan ini didorong aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, mencerminkan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen mengelola ULN secara cermat dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ekonom Wanti-Wanti Beban Bunga Utang Luar Negeri Meningkat pada 2026
"Hal ini seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi," ujar Ramdan dalam keterangan resmi yang dkutip Kontan.co.id, Jumat (15/8).
ULN pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai sektor, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial (19,0%), pendidikan (16,4%), konstruksi (11,9%), serta transportasi dan pergudangan (8,6%).
Hampir seluruhnya (99,9%) merupakan utang jangka panjang.
Sementara itu, ULN swasta tercatat US$ 194,9 miliar, terkontraksi 0,7% (YoY), membaik dari kontraksi 1,0% pada triwulan I-2025. Kontraksi terutama terjadi pada perusahaan nonkeuangan (-1,4%), sedangkan lembaga keuangan tumbuh 2,3%.
Mayoritas ULN swasta berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan 76,7% berbentuk utang jangka panjang.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Capai US$ 435,6 Miliar pada Mei 2025
Struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat, dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,5%, turun dari 30,7% pada triwulan sebelumnya. Sebanyak 85,0% total ULN merupakan utang jangka panjang.
BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau ULN agar optimal mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi.
Selanjutnya: Prabowo Akan Pimpin Langsung Pemberantasan Korupsi di Lembaga dan Pemerintahan
Menarik Dibaca: Promo Hypermart Beli Banyak Lebih Hemat 15-21 Agustus 2025, Rapika Beli 1 Gratis 1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
