Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pada Sabtu (16/12). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Kishida membahas kerja sama kedua negara di berbagai bidang.
Salah satunya, Jokowi membahas mengenai kerja sama Indonesia-Jepang dalam pembangunan MRT Jakarta.
Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam pembangunan jalur timur-barat. Jokowi juga berharap pembangunan fase selanjutnya dapat diselesaikan sesuai rencana.
"Saya berharap pembangunan jalur utara-selatan fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (17/12).
Diketahui pada Jumat (15/12) kemarin Jokowi meninjau langsung progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A di Stasiun MRT Monas, Jakarta. Ia menilai bahwa pembangunan MRT fase 2A berjalan dengan baik dan melampaui target yang dicanangkan.
Hal tersebut terlihat dari progres fase 2A dari Bundaran HI menuju ke Kota dari target perencanaan 27% sekarang sudah mencapai 28,4% atau melebihi dari target.
Baca Juga: Jokowi Bertemu PM Jepang Kishida, Ini yang Dibahas
Setelah fase 2A rampung, berikutnya proyek akan dilanjutkan dengan fase 2B dari Kota menuju Ancol.
"Tinggal nanti diteruskan ke yang fase 2B dari Kota ke Ancol," imbuhnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menargetkan MRT fase 2A dapat berfungsi pada tahun 2027. Menurutnya, proyek MRT bukan merupakan pekerjaan mudah karena pekerjaannya harus dikerjakan di tengah keramaian Jakarta.
"Ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus bekerja di dalam keramaian Jakarta juga yang di bawah waktu membuat (tunnel) terowongannya juga bukan sesuatu yang gampang, tapi progresnya sudah di atas target," jelasnya dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/12).
Sementara itu, terkait dengan rencana pembangunan MRT dari timur ke barat, Presiden menyebut bahwa semuanya masih dalam proses dan akan segera diputuskan. Menurutnya, keputusan akan diambil pemerintah setelah melakukan perhitungan dan studi.
"Kalau hitung-hitungan, kalau kalkulasi studinya sudah rampung semua, langsung kita putuskan. Karena memang Jakarta membutuhkan transportasi massa yang terintegrasi bukan sendiri-sendiri," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
