Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan di rentang 7% hingga 8% pada tahun 2025. Hal tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai target penurunan angka kemiskinan capai 7% sulit dilakukan tanpa program akselerasi yang optimal.
"Tanpa ada program akselerasi yang optimal, kemiskinan akan stagnan di angka 9% saja dan penurunannya pun akan sangat lambat. Sangat tidak mungkin kemiskinan bisa turun hingga 7%," katanya pada Kontan.co.id, Minggu (21/9/2025).
Baca Juga: Teken Perpres 79/2025, Prabowo Targetkan Angka Kemiskinan di Rentang 7%-8% pada 2025
Nailul mengamati pemberian bantuan sosial (bansos) yang masih belum merata kepada masyarakat miskin. Selain itu, dia juga menegaskan angka kemiskinan bisa turun asal pemerintah memberikan dua bantuan sosial yakni peningkatan daya beli serta pemberdayaan masyarakat miskin.
Sementara, Nailul melihat pemberian bantuan sosial saat ini, merupakan program bansos jangka panjang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bansos beras, dan sebagainya.
"Ketika bansos ini sampai ke masyarakat, ya dampak terhadap produktivitas baru bisa dilihat setelah 10 tahun sampai15 tahun ke depan," pungkasnya.
Baca Juga: Target Ambisius Prabowo Pangkas Angka Kemiskinan
Nailul juga mengatakan dampak dari program tersebut hanya untuk menjaga daya beli, bukan ke pemberdayaan.
Dia mencontohkan program seperti MBG yang hanya untuk bansos menjaga daya beli dan mengurangi beban masyarakat dalam jangka pendek.
Di sisi lain, Nailul menilai masih banyak pekerjaan rumah untuk pemberdayaan ekonomi. Alhasil, hingga saat ini belum memberikan efek yang signifikan.
"Masih banyak masyarakat miskin yang belum keluar dari garis kemiskinan. Pelaku usaha pun masih belum banyak yang naik kelas," jelasnya.
Dalam Perpres No 79 Tahun 2025 dijelaskan bahwa urgensi menurunkan tingkat kemiskinan lantaran penurunan tingkat kemiskinan cenderung stagnan di angka 9% selama periode 2018 hingga 2023.
Baca Juga: Ekonomi Lesu, Target Penurunan Angka Kemiskinan Jadi 6,5% di 2026 Sulit Tercapai
Presiden Prabowo Subianto mencatat, penerima bantuan sosial yang tepat sasaran hanya 41,56% di tahun 2025.
Selain itu, dijelaskan pula disparitas kemiskinan wilayah masih menjadi tantangan, tercermin dari persentasi penduduk miskin pedesaan mencapai 11,34% pada September 2024, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,66%.
Bukan hanya itu, pemerintah turut mencatat bahwa masih terdapat 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas nasional.
Dalam mengentaskan permasalahan tersebut, Prabowo memiliki beberapa strategi yang bakal dilancarkan dalam waktu dekat ini, pertama pembentukan data tunggal melalui pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSENI).
Baca Juga: BPS Mencatat Angka Kemiskinan di Indonesia Capai 23,85 Juta Orang Pada Maret 2025
Kedua, digitalisasi penyaluran bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan serta peningkatan pendapatan.
"Keadaan yang ingin diwujudkan adalah menekan angka kemiskinan hingga mencapai 7% hingga 8% pada tahun 2025," tambah baleid tersebut.
Selanjutnya: KNTI: Revitalisasi Tambak Harus Sertai Pemberdayaan, Bukan Kuasai Pemodal Besar
Menarik Dibaca: 5 Tanaman Pembawa Sial yang Harus Disingkirkan dari Rumah, Ada Mawar!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
