Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 614,9 Triliun Sampai Akhir November 2025

Jumat, 19 Desember 2025 / 09:16 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menarik utang baru senilai Rp 614,9 triliun sampai akhir November untuk pembiayaan APBN 2025.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menarik utang baru senilai Rp 614,9 triliun sampai akhir November untuk pembiayaan APBN 2025. Jumlah tersebut setara 84,06% dari target outlook tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 731,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penarikan utang ini masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati untuk menutup defisit anggaran.

Hal ini tercermin dari angka defisit APBN 2025 sampai akhir November yang tercatat sebesar 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini diproyeksikan sesuai dengan design APBN dengan perkiraan defisit tahun ini dijaga maksimal sebesar 2,78% terhadap PDB.

"Itu on track. Biasanya suka disebut 'tekor'. Ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Desember, Kamis (18/12/2025).

Seiring dengan itu, Suahasil membeberkan upaya dan strategi Kemenkeu untuk menjaga efisiensi biaya utang, termasuk dalam mengelola jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN), khususnya yang diterbitkan saat pandemi Covid-19. SBN edisi pandemi tersebut memiliki profil jatuh tempo pada kurun waktu 2025, 2026, 2027, hingga 2028.

Pemerintah juga secara aktif melakukan debt switching atau penukaran utang dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI) melalui skema burden sharing yang telah disepakati sebelumnya, maupun dengan lembaga multilateral.

"Kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching. Bukan hanya dengan BI, Pak Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPR) aktif melakukan debt switching dengan berbagai lembaga multilateral," jelas Suahasil.

Selain rekayasa tenor utang, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun yang telah mendapat restu DPR.

Penggunaan SAL ini bertujuan untuk mengurangi target penerbitan SBN di pasar, sehingga suplai obligasi negara tetap terjaga.

Dari sisi manajemen kas, Kemenkeu menerapkan langkah prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp 200 triliun di perbankan umum sebagai penyangga (buffer) kas negara.

"Pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien," kata Suahasil.