| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.483.000 -4.000 -0,16%
USD/IDR 16.740 4,00 0,02%
IDX 8.569 -49,53 -0,57%
KOMPAS100 1.179 -4,28 -0,36%
LQ45 851 -0,56 -0,07%
ISSI 304 -2,31 -0,75%
IDX30 438 -1,74 -0,40%
IDXHIDIV20 510 -0,95 -0,19%
IDX80 133 -0,27 -0,20%
IDXV30 138 0,04 0,03%
IDXQ30 140 -0,66 -0,47%

Empat BUMN Ini Akan Mendapat Suntikan PMN Rp 11,46 Triliun, untuk Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 / 09:43 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah akan melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dengan total nilai mencapai Rp 11,46 triliun. Salah satunya untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dengan total nilai mencapai Rp 11,46 triliun, dan pembayarannya ditargetkan rampung di Desember 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, PMN tersebut disalurkan kepada empat BUMN strategis. Rinciannya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperoleh PMN sebesar Rp 1,8 triliun, PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp 473 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp 2,5 triliun, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 6,68 triliun.

"Dan untuk itu telah dilakukan Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR tanggal 8 Desember yang lain menyepakati PMN untuk kebutuhan BUMN," ungkap Suahasil dalam konfrensi pers APBN Kita Edisi Desember, Kamis (18/12/2025).

Lebih lanjut, Suahasil menyebut, PMN untuk PT KAI dialokasikan guna mendukung penguatan layanan perkeretaapian nasional. Sementara itu, PMN kepada INKA ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sarana perkeretaapian dalam negeri.

Adapun PMN kepada Pelni merupakan kelanjutan dari penyertaan modal sebelumnya, yang ditujukan untuk mendukung operasional dan penugasan layanan angkutan laut nasional.

Sementara itu, PMN terbesar disalurkan kepada PT SMF sebesar Rp 6,68 triliun guna mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Semoga dengan persetujuan DPR ini bisa kita selesaikan. Dan PMN ini kita selesaikan, kita bayarkan pada bulan Desember ini,” ujar Suahasil.