/2015/01/26/1923758186.jpg "Anggaran Rp 43,8 Triliun TKD 2026 Disalurkan Tanpa Syarat untuk Daerah Bencana")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 bagi wilayah terdampak bencana akan dilakukan tanpa syarat salur, dengan total mencapai Rp 43,8 triliun.
Kebijakan ini disiapkan oleh Kemenkeu untuk mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di daerah bencana.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, relaksasi penyaluran TKD 2026 tersebut merupakan bentuk kemudahan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar pemerintah daerah (pemda) dapat bergerak cepat tanpa terhambat prosedur administrasi.
“Kementerian Keuangan akan melakukan relaksasi penyaluran transfer ke daerah untuk daerah terdampak bencana. Untuk tahun 2025, transfer ke daerah sudah ditransfer seluruhnya, dan pada 2026 akan kami lakukan transfer tanpa syarat salur,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Desember, Kamis (19/12/2025).
Baca Juga: Kemenkeu Estimasi Kebutuhan Pemulihan Bencana Sumatra Rp 51 Triliun dari APBN 2026
Menurut Suahasil, pemerintah memahami bahwa pemda membutuhkan ketersediaan dana yang cepat dan fleksibel dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana. Karena itu, administrasi penyaluran tidak akan menjadi penghambat utama pada tahun anggaran 2026.
“Kami memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat dan dana yang tersedia. Jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran, sehingga akan kami salurkan tanpa syarat salur di 2026,” tegasnya.
Kebijakan TKD tanpa syarat salur ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana pada tahun anggaran mendatang.
Baca Juga: Wamenkeu: Belanja Pusat dan Daerah Tak Mudah Dikebut pada Akhir Tahun 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
