Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Provinsi Sulawesi Tengah mengukuhkan komitmennya untuk mengurangi kerusakan hutan, memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas tutupan hutan untuk membantu menurunkan tingkat emisi rumah kaca dan memperlambat perubahan iklim.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Bupati Donggala Kasman Lassa, Bupati Tolitoli Moh. Saleh Bantilan, Bupati Sigi Aswadi Randalembah, Bupati Tojo Una-Una Damsik Ladjalani, Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Kepala Badan Pengelola Penurunan Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) Heru Prasetyo, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
“Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan visi dan tekad yang kuat untuk memelihara hutan dan memperbaiki kualitasnya. Hal ini sejalan dengan misi BP REDD+ dalam mewujudkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumahkaca hingga 41% pada tahun 2020 melalui hutan yang sehat sebagai paru-paru dunia,” ujar Kepala BP REDD+ Heru Prasetyo, dalam siaran persnya Minggu (13/4).
Heru menegaskan bahwa terdapat sejumlah penyebab utama kerusakan hutan, antara lain permasalahan tata ruang dan hak tenurial, manajemen hutan yang tidak efektif, tata kelola yang tidak transparan serta lemahnya dasar hukum dan penegakannya. BP REDD+ memandang hal-hal inilah yang perlu menjadi prioritas perbaikan di berbagai program kehutanan.
Oleh sebab itu kerjasama antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan BP REDD+ ini diharapkan mampu membenahi tata kelola hutan serta mengubah paradigma bagi manajemen dan pemanfaatan hutan yang lebih bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama.
Gubernur Sulawesi Tengah. Longki Djonggala menyambut baik inisiatif ini, Melalui kerjasama ini, mekanisme REDD+ diarusutamakan melalui strategi, pembuatan kebijakan dan implementasi program daerah.
Provinsi Sulawesi Tengah juga mendapat manfaat peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi sumber daya manusia, penyempuranaan data dan peta serta pengembangan infrastruktur. Sebaliknya Provinsi Sulawesi Tengah mengupayakan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan dan peraturan di tingkat daerah untuk memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan REDD+.
Lebih jauh Longki menjelaskan bahwa persiapan dan pengembangan program-program strategis REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah disesuaikan dengan karakeristik masing-masing kabupaten dan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat dengan memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan masyarakat secara lebih luas.
“Provinsi Sulawesi Tengah siap menjadi pionir bagi pelestarian hutan dan turut berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan hidup dunia,” kata Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
