Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Staf Khusus Presiden Joko WIdodo, Andi Taufan Garuda Putra menyatakan permohonan maaf terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet, yang ditujukan kepada camat di beberapa Indonesia yang menimbulkan kontroversi.
Untuk itu, Andi Taufan mengatakan, ia menyatakan apresiasi atas masukan dari berbagai pihak dan meminta maaf atas keteledoran tersebut.
Baca Juga: Hadapi corona, Amartha prioritaskan keberlangsungan sektor ekonomi informal
"Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan kontribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dan sistem berikorasi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (14/4).
Andi Taufan menjelaskan bahwa surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," jelasnya.
Baca Juga: Begini strategi Amartha untuk pertahankan bisnis P2P lending di tengah wabah corona
Menurutnya, dukungan tersebut murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya AMartha dan donasi masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
"Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD," tambahnya lagi. Kendati meminta maaf, ia menyatakan terus bergerak membantu pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona.
Mengutip Kompas.com, Andi Taufan sebelumnya mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI. Dalam surat tersebut, Andi memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.
Ada dua hal yang menjadi fokus Andi untuk diperhatikan para camat. Pertama, Amartha akan melakukan edukasi seputar Covid-19.
Baca Juga: Sri Mulyani sebut omnibus law salah satu cara kembangkan masyarakat kelas menengah
Petugas lapangan Amartha disebut akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa soal tahapan penyakit Covid-19 beserta cara-cara penanggulangannya.
Kedua, Amartha juga akan mendata kebutuhan APD di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya di desa agar pelaksanaannya berjalan lancar.
Belakangan, surat tersebut dikecam sebagian warganet. Mereka berpendapat, tindakan itu melibatkan perusahaan pribadi, apalagi sampai mengirimkan surat ke camat untuk membantu aktivitas perusahaannya merupakan hal yang tidak pantas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
