Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Seorang calon presiden butuh dana hingga Rp 3 triliun untuk mengikuti pemilihan presiden di Indonesia. Hal ini karena capres sudah harus bergerak sebelum rangkaian kampanye yang ditetapkan KPU.
”Dana yang dilaporkan ke KPU hanya Rp 300 miliar-Rp 500 miliar. Ini karena penghitungan dimulai sejak tahapan resmi KPU dimulai,” kata Ketua Balitbang Partai Golkar Indra J Piliang di sela-sela diskusi ”Mahalnya Ongkos Nyapres”, di Jakarta, Sabtu (25/1).
Dana triliunan rupiah itu digunakan untuk membiayai perjalanan sosialisasi, relawan, logistik partai, pertemuan dengan ormas, survei, dan iklan. ”Proporsi untuk iklan cukup banyak karena bisa menjangkau seluruh Indonesia. Hanya turun ke lapangan saja tidak akan efektif,” ujar Indra.
Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, menambahkan, ”(Presiden AS) Obama saja menghabiskan 54 persen dana kampanyenya untuk iklan. Kalau ada yang bilang, mau jadi capres itu murah, berarti dia sedang bermimpi.”
Munculnya konsultan politik dan berbagai survei, lanjut Arya, makin menambah biaya capres. Sekali survei, lembaga konsultan politik mematok Rp 250 juta-Rp 300 juta. Setahun, capres bisa melakukan tiga kali survei.
Psikolog politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam pendanaan capres. Biaya Rp 3 triliun akan ringan jika ditanggung bersama melalui sumbangan masyarakat. Namun, dia menyadari, hal itu masih sulit terjadi di Indonesia.
Korupsi
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, partainya tak akan mengajukan capres jika gagal masuk tiga besar dalam perolehan suara pada pemilu legislatif.
”Tidak mengajukan capres bukan berarti tak punya kader berkualitas presiden. Kami tak mau jadi partai yang asal mengajukan capres, tetapi tak mengukur kemampuan partai,” kata Surya dalam Rakornas Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, kemarin.
Sementara itu, pemberantasan korupsi jadi bahan perdebatan peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat dalam debat di Palembang, 24-25 Januari 2014.
Dalam debat kemarin tampil empat peserta konvensi, yakni Ketua DPR Marzuki Alie, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal. Mereka memaparkan langkah memberantas korupsi, seperti dengan reformasi birokrasi dan memperberat hukuman untuk koruptor. (ONG/HRS/A04/Kompas Cetak)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
