Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pencalonan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal “Ical” Bakrie, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 kembali “digoyang”. Forum Rapat Pimpinan Nasional kelima Partai Golkar yang akan dilakukan akhir pekan ini diperkirakan akan memanas setelah Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II partai itu berkeras untuk tetap hadir dalam rapat tersebut meski tidak diundang.
Mereka hendak menyampaikan kritik langsung kepada Ical soal janji-janjinya ke daerah, termasuk soal elektabilitas.
Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar, Muntasir Hamid, menyatakan, akan ada 200 pengurus tingkat II yang akan datang ke rapimnas. Mereka, sebutnya, tidak akan mengajukan evaluasi terhadap Ical sebagai capres. Namun, hal ini bisa saja berbalik jika suara pengurus tingkat II ini tidak digubris Ical.
“Kalau teman-teman sudah sampai ke Jakarta dan ternyata tidak digubris, bisa saja itu terjadi (evaluasi terhadap pencalonan Ical). Ini kan semuanya akan menjadi unpredictible ketika di lapangan. Kalau Golkar bisa memanfaatkan kita, maka akan jadi energi kokoh. Tapi kalau tidak ada arti, bisa sebaliknya,” ujar Muntasir saat dihubungi pada Selasa (19/11/2013) malam.
Muntasir mengatakan, saat ini sudah ada wacana di pengurus tingkat II Golkar untuk mengusung nama lain selain Ical sebagai capres Partai Golkar. Nama-nama yang muncul adalah Akbar Tandjung dan JK (Jusuf Kalla). “Ada usulan Akbar Tandjung dengan Jokowi, atau Pak JK dengan Bu Mega,” ucap Muntasir.
Muntasir menyadari, DPD tingkat II Partai Golkar memang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden. Namun, para pengurus daerah tidak akan bergerak melawan kalau saja semua janji Ical dipenuhi, seperti pemberian dana logistik kampanye.
“Saat beliau maju (Ketua Umum), kan juga pakai forum silaturahim ini. Kami bukan ingin melawan, tapi kami sangat menyesalkan sikap sejumlah pengurus DPP,” kata Muntasir.
Pencalonan Ical sebagai presiden memang sempat dipersoalkan politisi senior Partai Golkar, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar mempertanyakan keabsahan penetapan Ical sebagai ketua umum tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar. Akbar juga sempat melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar terkait evaluasi pencalonan Ical lantaran tidak kunjung naiknya elektabilitas pemilik Bakrie Grup itu.
Akbar pun menyinggung soal keluhan pengurus daerah yang merasa tidak diperhatikan Ical. Mereka mengeluhkan pencairan dana operasional kampanye dan dana saksi yang belum juga cair. Hal itu kemudian menimbulkan isu bahwa Partai Golkar tengah dilanda krisis finansial. Namun, Ical membantah hal itu. (Sabrina Asril/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
