Purbaya Terima Aduan Asosiasi Produsen Perhiasan, Minta Perubahan Pajak Emas

Kamis, 23 Oktober 2025 / 22:00 WIB

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Kedatangan Asosiasi tersebut menemui Purbaya untuk membahas implementasi PMK 48/2023 dan kendala kepatuhan di sektor produksi perhiasan, termasuk praktik produsen yang menjalankan aktivitas tanpa pemenuhan administrasi pajak yang lengkap.

Dalam pertemuan tersebut, asosiasi mengeluhkan adanya produsen yang beroperasi secara gelap, tidak menyerahkan dokumen yang seharusnya menjadi bukti transaksi dan tidak menyetor kewajiban pajak.

Menurut delegasi asosiasi, praktik ini memungkinkan barang langsung dijual ke toko-toko emas tanpa pemungutan dan penyetoran pajak yang semestinya.

“Iya itu ada yang enggak ngasih surat keterangan beli, asal dari mana itu? Dia menjalankan itu dan dia langsung jual ke toko-toko emas di sana dan akhirnya dia enggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau enggak salah,” ujar Purbaya menjelaskan diskusinya dengan asosiasi dalam pertemuan tersebut, Kamis (23/10/2025).

Asosiasi mengusulkan agar beban pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini dibebankan di tingkat konsumen yang sebesar 1,6% digeser ke tingkat produsen atau perusahaan yang memproduksi emas yang saat ini dibebankan pajak 1,1%. Dengan begitu, pemungutan pajak diusulkan hanya dilakukan langsung di tingkat pabrik atau perusahaan.

Usulan ini dimaksudkan untuk menutup celah kebocoran penerimaan dan mempercepat pengawasan fiskus atau petgugas pajak terhadap rantai distribusi.

“Jadi usul mereka adalah semuanya dikerahkan 3% (pengenaan pajak di produsen). Jadi yang konsumen enggak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Jadi kita bisa kendalikan lebih cepat,” kata Purbaya menirukan permintaan asosiasi.

Purbaya mencatat adanya skala masalah yang cukup besar jika mendengar penjelasan asosiasi kepadanya. Setidaknya sekitar 90% produsen beroperasi di luar mekanisme yang dianggap patuh.

Bendahara Negara tersebut menyambut baik masukan ini, bahkan Ia akan menimbang peningkatan penerimaan jika langkah tersebut memang memungkinkan ke depannya.

“Saya pikir ya kalau memang bisa naikin income, saya naikin aja,” ujar Purbaya.