CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.482.000   -35.000   -2,31%
  • USD/IDR 15.800   0,00   0,00%
  • IDX 7.322   55,53   0,76%
  • KOMPAS100 1.120   5,81   0,52%
  • LQ45 885   5,41   0,62%
  • ISSI 222   1,93   0,88%
  • IDX30 453   1,57   0,35%
  • IDXHIDIV20 545   1,27   0,23%
  • IDX80 128   0,70   0,54%
  • IDXV30 137   1,60   1,18%
  • IDXQ30 151   0,42   0,28%

Program penanggulangan kemiskinan tak bisa tekan angka kemiskinan


Kamis, 30 Desember 2010 / 07:18 WIB
Program penanggulangan kemiskinan tak bisa tekan angka kemiskinan


Reporter: Irma Yani | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Harapan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya merupakan pekerjaan rumah yang berat. Pasalnya, program-prorgam penanggulangan kemiskinan yang digalakkan pemerintah dinilai tak bisa mengatasi dan mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN) Prasetijono Widjojo mengungkapkan, jika melihat secara keseluruhan penurunan kemiskinan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM, raskin, program keluarga harapan, atau program kemiskinan lain. Pasalnya, program kemiskinan yang ada adalah program yang sifatnya targeted sehingga itu memang betul-betul diarahkan kepada kelompok-kelompok sasaran.

“Seperti bantuan sosial, raskin, jaminan kesehatan, itu kan ditargetkan kepada kelompok rumah tangga sasaran. Kemudian PNM, itu ditargetkan kepada kelompok masyarakat. KUR juga penanggulangan kemiskinan, tapi ditargetkan kepada usaha mikro dan kecil,” katanya, Rabu (29/12).

Dua sektor

Padahal menurut Prasetijono kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. “Kita tidak bisa begitu saja menerjemahkan berapa besar pengeluaran dibagi orang miskin, itu tidak comparable dengan persoalan kemiskinan itu sendiri,” paparnya. Persoalan kemiskinan itu macam-macam, ada kesenjangan akses pelayanan dasar atau bisa juga dari pendapatannya sendiri. “Seperti pendidikan dan kesehatan, ada mereka-mereka yang belum mendapatkan akses,” terangnya.

Kendati demikian, Pemerintah berjanji akan berupaya terus mengentaskan kemiskinan dan juga pengangguran. Untuk itu, pemerintah akan menggenjot dua sektor yang dinilai bisa mendukung upaya pemerintah tersebut. “Kita harus memelihara momentum yang ada saat ini. Salah satu caranya dengan mendorong sektor unggul dan berdaya saing,” kata Menteri PPN Armida Alisjahbana dalam kesempatan yang sama.

Menurut Armida, pemerintah akan memprioritaskan dua sektor yang dipandang potensial yakni sektor industri pengolahan dan pertanian. Namun demikian, menurutnya hal itu tak lantas membuat sektor lain terabaikan. Pasalnya, sektor lain merupakan efek pengganda dari dua sektor tersebut.

Prasetijono menambahkan, untuk tahun 2010, tersedia kesempatan kerja sebanyak 108,2 juta atau sekitar 7,1%. Sektor industri pengolahan dan pertanian merupakan dua sektor yang paling banyak menyediakan kesempatan lapangan kerja. “Kesempatan kerja di pertanian 41,5 juta, perdagangan sebesar 22,5 juta, dan industri pengolahan sebesar 13,8 juta,” jelasnya. Sementara untuk di tahun 2011, kesempatan kerja diperkirakan akan tumbuh 7%.

Bappenas mencatatkan, jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 berdasarkan kontribusi sektoral, sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 2,6%. Kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2009 yang menyumbang 4%. Pemerintah memandang, belum maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB lantaran anomali iklim yang tidak menentu. Sehingga tumbuh tidak setinggi tahun 2009.

Sementara industri pengolahan tumbuh 4% pada tahun ini. “Sektor industri pengolahan mengalami kenaikan dua kali lipat disbanding tahun 2009 yang hanya 2%. Ada pergerakan yang positif,” jelas Armida. Sedangkan sektor komunikasi dan pengangkutan tumbuh paling tinggi yakni sebesar 12,8% di tahun 2010.

Pemerintah menargetkan sektor pertanian dapat tumbuh minimal 3% atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Armida menyadari, tantangannya cukup besar, mengingat anomali iklim dan cuaca masih membayangi upaya memaksimalkan sektor ini. Pemerintah melalui kementerian pertanian, mengupayakan untuk terus menggenjot produksi pertanian melalui penyediaan bibit yang lebih tahan lama terhadap cuaca.

Sementara untuk sektor industri pengolahan, pemerintah berencana untuk mengambil nilai tambah dari sektor lain yang selama ini menjadi kekuatan ekspor Indonesia, semisal pertanian.

Konsep hilirisasi diklaim sudah disiapkan untuk memaksimalkan nilai tambah sektor pertanian melalui industri pengolahan. “Maksudnya untuk mengembangkan produk turunan dari produk yang menjadi basis,” imbuhnya. Dua sektor ini dinilai potensial perlu dikembangkan lantaran erat korelasinya dengan pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Sementara, Pengamat Ekonomi LIPI Latief Adam membenarkan bahwa program-program penciptaan lapangan kerja belum dapat mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Sebab program-program pengentasan kemiskinan tersebut masih memiliki kelemahan. “Seperti KUR, KUR dapat diakses oleh usaha kecil menengah kalau sudah memiliki Jamkrindo dan Askrindo. Padahal Jamkrindo dan Askrindo hanya berkumpul di wilayah Jawa dan Sumatra,” ucap Latief.

Secara sektor, KUR juga hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki bidang usaha retail. Sedangkan, masyarakat yang memiliki usaha dalam sektor industri tidak dapat mengakses kredit tersebut. “Padahal sektor industri dapat digabung dengan sektor lain, seperti industri berbahan baku lokal,” terangnya. Selain itu, sektor industri lebih banyak memberikan kesempatan pekerjaan.

Tidak dapat berdiri-sendiri

Latief mengatakan, program pengentasan kemiskinan pemerintah tersebut belum dapat menyentuh masyarakat miskin secara keseluruhan. “Seperti PNPM Mandiri, program ini diberikan pada desa yang masyarakat miskinnya relatif sedikit,” terangnya.

Maklum saja, karena pada PNPM Mandiri masyarakat dituntut untuk berkompetisi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. “Pada masyarakat miskin, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berargumen,” ujarnya.

Menurutnya, program PNPM Mandiri hanya mampu mengentaskan kemiskinan sekitar 40%. Untuk mengentaskan kemiskinan, Latief berpendapat bahwa program-program kemiskinan tersebut tidak dapat berdiri-sendiri. Tetapi, program tersebut harus berdampingan dengan restrukturisasi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi harus efektif tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi namun tidak mendorong pertumbuhan yang menyeluruh.

Latief mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang efektif adalah pertumbuhan yang didorong melalui sektor pertanian dan industri. “Bukan pertumbuhan yang didorong oleh sektor jasa keuangan,” tandasnya. Sebab, sektor pertanian dan industri merupakan sektor yang dapat menjangkau masyarakat miskin. Dengan pertumbuhan ekonomi didorong ke sektor pertanian dan industri, program PNPM Mandiri dapat mengurangi kemiskinan sebesar 75% sampai 80%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×