/2024/01/14/2097700049.jpg "Krisis Timur Tengah Memanas, DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema Perlinsos Responsif")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menghitung dampak eskalasi krisis di Timur Tengah terhadap perekonomian dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam (Gus Mufti), mengingatkan, kelompok masyarakat rentan menjadi pihak yang paling terdampak oleh gejolak global.
Gus Mufti menilai pemerintah perlu segera menyiapkan benteng pertahanan melalui skema perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih modern dan lincah. Menurutnya, akurasi dan kecepatan distribusi menjadi kunci dalam memitigasi dampak krisis.
“Dalam setiap gejolak dan krisis, yang paling terdampak adalah kelompok rentan (masyarakat miskin). Maka pemerintah perlu menyiapkan skema perlindungan sosial yang memadai dengan sistem digital yang mampu merespons cepat setiap perubahan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (4/3/2026).
Baca Juga: Prabowo Undang Ketua Umum Parpol, Bahas Dampak Konflik Timur Tengah ke Pasokan Energi
Mufti menekankan, keberhasilan perlinsos sangat bergantung pada kekuatan anggaran. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan alokasi fiskal tetap memadai namun dikelola secara fleksibel agar bisa langsung menjangkau masyarakat saat terjadi guncangan ekonomi mendadak.
“Perlinsos harus ditopang oleh alokasi fiskal yang memadai yang dijalankan dengan fleksibel tanpa kehilangan akuntabilitasnya,” tegas politisi dari fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dia merinci, setidaknya ada tiga poin yang harus menjadi fokus pemerintah dalam penyaluran anggaran perlinsos maupun subsidi ke depan. Pertama, bantuan langsung kepada masyarakat paling miskin.
Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Ketua MPR RI Ajak Masyarakat Jaga Persatuan
Kedua, penguatan subsidi energi guna mengantisipasi gejolak harga minyak dunia yang rentan melonjak akibat konflik Timur Tengah. Ketiga, memastikan perlinsos terkait kesehatan rakyat tidak lagi dipersulit
Terkait keberlanjutan program unggulan pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal, Mufti menyarankan agar dilakukan secara bertahap. Ia mencontohkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang sebaiknya dimatangkan terlebih dahulu sebelum disuntik anggaran besar.
“Program-program unggulan pemerintah bisa dijalankan, namun diharapkan lebih fokus dan dijalankan secara bertahap. Kopdes Merah Putih misalnya perlu menemukan model bisnis yang benar-benar tepat sebelum mendapat dukungan anggaran yang masif,” pungkasnya.
Baca Juga: Perang Timur Tengah Guncang APBN, Defisit 2026 Berpotensi Makin Melebar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
