Subsidi BBM Jadi Prioritas di Tengah Krisis Timur Tengah, Ini Alasannya

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengalkulasi dampak memanasnya krisis di Timur Tengah terhadap ekonomi nasional. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pemerintah harus cermat dalam mengalokasikan anggaran untuk memitigasi dampak perang tersebut.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini bukanlah menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau bansos, melainkan menjamin ketersediaan anggaran subsidi energi. Hal ini menyusul potensi melejitnya harga minyak dunia akibat ketegangan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).

"Prioritas utama menurut saya adalah memastikan anggaran untuk subsidi BBM yang akan melejit tersedia. Harga BBM yang terjangkau sangat penting untuk menjaga agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, untuk membantu BI menahan pelemahan rupiah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, penambahan anggaran subsidi BBM harus menyasar masyarakat menengah bawah serta industri transportasi dan logistik. Langkah ini untuk mencegah terjadinya lonjakan inflasi (inflationary jump) yang bisa memukul ekonomi lebih dalam.

Baca Juga: Harga Minyak Melambung, Beban Fiskal Diperkirakan Bertambah hingga Rp 80 Triliun

Adapun anggaran perlinsos dan bansos, menurutnya, baru layak digelontorkan kemudian jika situasi dirasa sangat mendesak. Mengingat ruang fiskal yang terbatas, Wijayanto menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran dari program-program non-darurat.

Secara spesifik, ia menyebut program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) layak untuk dipangkas demi kebutuhan yang lebih mendesak.

"MBG dan Kopdes sangat layak untuk dikurangi, untuk realokasi bagi kebutuhan urgent merespons perang Israel+AS-Iran," tegasnya.

Wijayanto mengingatkan bahwa kapasitas Indonesia untuk menambah utang saat ini sudah berada di titik maksimal. Jika pemerintah memaksakan tambahan belanja tanpa realokasi, dampaknya bisa menjadi kontraproduktif bagi stabilitas ekonomi.

"Saat ini kapasitas kita untuk berutang sudah mentok. Jika dipaksakan akan kontraproduktif — risiko fiskal meningkat, suku bunga SBN makin tinggi, rupiah semakin tertekan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News