Pokok-pokok penting RUU KUP yang harus menjadi perhatian pelaku usaha dan masyarakat

Secara umum RUU KUP ini merupakan perubahan atas berapa Undang-Undang sekaligus atau sering dikenal dengan omnibus law, di bidang perpajakan.

 

Pertama, perubahan beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 

Baca Juga: Himbara khawatir penerapan PPN dapat menekan daya beli masyarakat

Kedua, perubahan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

 

Ketiga, perubahan beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

 

Keempat, perubahan beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

 

Kelima, perubahan beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

 

Baca Juga: Muhammadiyah berikan empat poin masukan terhadap RUU KUP

 

Berdasarkan catatan KONTAN pengaturan umum di perubahan UU tentang Tata Cara Perpajakan KUP meliputi:

 

SELANJUTNYA>>>

Kewenangan yang diberikan RUU KUP kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan bantuan penagihan pajak  dari negara lain dan meminta bantuan serupa secara resiprokal.

Ketentuan ini juga mengatur Wajib Pajak akan dikenai sanksi denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding pengadilan, dikurangi pembayaran pajak yang  dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi dikenakan saat permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian oleh majelis hakim di pengadilan.

RUU KUP juga akan memberikan perluasan kewenangan penyidik pajak, ke penyidik tindak pidana di bidang perpajakan seperti kewenangan penangkapan dan/atau penahanan tersangka tindak pidana pajak.

Baca Juga: YLKI sarankan pemerintah naikkan cukai rokok dan kenakan cukai minuman berpemanis

Sementara di sisi lain RUU KUP memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan, untuk meminta Jaksa Agung menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan demi kepentingan penerimaan negara. Permintaan paling lama enam bulan.

Ketentuan lain di RUU KUP adalah pidana denda tidak dapat diganti dengan pidana kurungan, sehingga denda pajak wajib dibayar oleh terpidana, paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan inkracht, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan  harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda

• Sementara Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) di RUU KUP meliputi:

Pengenaan pajak bagi perusahaan rugi (alternative minimum tax) berdasarkan omzet usaha dengan tarif 1% dari omzet.

RUU KUP Juga membuka program tax amnesty II dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendeklarasikan harta  atau melaporkan harta dan atau penghasilan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak pada kesempatan tax amnesty sebelumnya.

Baca Juga: Tiga alasan Aprindo tolak rencana kebijakan PPN pada sembako

Ketentuannya dalam pengaturan di RUU KUP meliputi pertama, dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) final 15% bagi alumni peserta tax amnesty lima tahun lalu.

Namun bila harta kekayaan itu kedapatan diinvestasikan di surat berharga negara (SBN), tarif PPh final 12,5% plus terbebas sanksi administrasi

Kedua, pengampunan pajak atas harta yang peroleh sejak tanggal 1 Januari 2016 - 31 Desember 2019. Syaratnya, masih dimiliki pada 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019.

SELANJUTNYA>>>

RUU KUP yang baru ini juga membuat struktur baru tarif pajak penghasilan (PPh) bagi orang pribadi 

Selain itu RUU KUP juga mengatur kelonggaran bagi wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) berupa pemberian tarif PPh sebesar 20% mulai 2022 mendatang.
 

Baca Juga: Rancangan Pajak Baru dalam RUU KUP Sulit Diterapkan

 

Pengenaan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di RUU KUP dari yang berlaku sekarang 10% menjadi 12%

 

Meskipun demikian RUU KUP juga menetapkan tarif PPN 0% bisa diterapkan atas:

Ketentuan baru di RUU KUP juga menetapkan tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

 

Sementara itu  RUU KUP PPN juga mengatur bahwa tarif PPN dapat dikenakan dengan tarif berbeda atas:

Meskipun demikian, ketentuan baru di RUU KUP yang mengatur tarif berbeda, dikenakan paling rendah 5% dan paling tinggi 25%.

 

Baca Juga: Simak kata Kadin perihal rencana pajak karbon

 

Ketentuan baru di RUU KUP juga mengubah dan menambah beberapa pasal di bidang pabean dan cukai

 

RUU KUP memasukkan ketentuan baru yakni plastik sebagai Barang Kena Cukai (BKC) baru.

 

Selain itu RUU KUP juga mengenalkan aturan baru pengenaan Pajak Karbon kepada orang pribadi atau Badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dengan tarif Rp 75 per kilogram.