| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.378.000 -2.000 -0,08%
USD/IDR 16.690 14,00 0,08%
IDX 8.602 80,24 0,94%
KOMPAS100 1.193 12,91 1,09%
LQ45 865 7,60 0,89%
ISSI 304 4,46 1,49%
IDX30 446 2,37 0,53%
IDXHIDIV20 515 2,35 0,46%
IDX80 134 1,57 1,18%
IDXV30 138 1,84 1,35%
IDXQ30 142 0,70 0,49%

Piutang Pajak Melejit Rp 139 Triliun, DJP Siapkan Aksi Kejar Penunggak Pajak Jumbo

Kamis, 27 November 2025 / 03:47 WIB

ILUSTRASI. Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto Kementerian Keuangan mengungkap perkembangan terbaru penanganan tunggakan pajak sepanjang 2025.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Namun, dinamika tahun berjalan menunjukkan lonjakan signifikan. Hingga akhir September 2025, terdapat tambahan piutang pajak baru sebesar Rp 139,83 triliun. Pada periode yang sama, DJP mencatat pelunasan piutang mencapai Rp 81,29 triliun.

DJP Intensifkan Penagihan Aktif

Untuk mempercepat pencairan tunggakan, DJP kini mengoptimalkan seluruh jalur penagihan aktif, mulai dari pendekatan lunak hingga langkah tegas.

“Upaya pencairan tunggakan pajak kami lakukan melalui serangkaian tindakan penagihan aktif, mulai dari pendekatan persuasif hingga hard collection,” ujar Bimo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/11/2025).

Salah satu inovasi yang diterapkan adalah email blast dengan pendekatan bilateral insight, yang berfungsi sebagai notifikasi awal kepada penunggak pajak. Jika tidak ada respons, DJP akan mengirimkan surat teguran, disusul surat paksa.

Dari Administratif hingga Tindakan Tegas

Apabila langkah administratif tidak efektif, DJP melanjutkan tindakan ke tahap berikutnya, seperti:

Penyitaan aset
Pemblokiran rekening
Pencegahan atau cekal
Hingga penyanderaan (gijzeling) bagi penunggak pajak yang tidak kooperatif.

Tonton: DJP Temukan 463 Wajib Pajak Nakal, Diduga Manipulasi Data Ekspor

Fokus pada 100 Penunggak Pajak Prioritas

Bimo menegaskan bahwa salah satu strategi optimalisasi penerimaan negara adalah mempercepat pencairan tunggakan dari kelompok prioritas, yakni 100 penunggak pajak terbesar di level nasional, kantor wilayah (Kanwil), dan kantor pelayanan pajak (KPP). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penagihan dan memperkuat penerimaan negara di tengah kenaikan drastis saldo piutang pajak sepanjang 2025.