/2026/03/06/1717648261.jpg "Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dapat Lampu Hijau, DPR Pertanyakan Urgensinya")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan cuma sampai Surabaya, kabarnya kajian bakal dilakukan hingga Banyuwangi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mempertanyakan logika pemerintah yang kembali menggulirkan proyek tersebut di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan.
Dia menyoroti data Kementerian Keuangan yang menunjukkan APBN per Januari 2026 sudah mengalami defisit sebesar Rp 54,6 triliun atau sekitar 0,21% dari PDB. Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa sejak awal tahun saja, kantong negara sudah berada di bawah tekanan.
Baca Juga: Jadwal Mudik 2026: Dua Tanggal Ini Rawan Macet Parah, Waspada!
“Saya terus terang mempertanyakan logika pemerintah yang kembali menggulirkan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tidak baik. Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat proyek-proyek baru yang membutuhkan investasi sangat besar,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).
Mufti meminta pemerintah untuk jujur menjelaskan urgensi dari proyek ini kepada rakyat. Ia menilai, meski infrastruktur itu penting, pembangunannya harus berpijak pada skala prioritas dan kemampuan kantong negara, terutama saat daya beli masyarakat masih tertekan.
Dia bilang, banyak kebutuhan yang jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan ketimbang mengejar proyek monumental. Hal tersebut meliputi stabilitas harga pangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat bawah.
Anggota DPR Fraksi PDIP itu memberikan tiga catatan, pertama, ia menuntut transparansi mengenai kondisi finansial proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang sudah berjalan. Terutama terkait dampak pembengkakan biaya (cost overrun) yang pada akhirnya harus ditambal menggunakan uang rakyat melalui APBN.
“Kedua, pemerintah harus menjelaskan skema pembiayaan proyek Jakarta–Surabaya secara jelas, dan memastikan proyek ini tidak kembali menjadi beban bagi APBN. Ketiga, jangan sampai proyek besar seperti ini justru membuka ruang ketergantungan yang terlalu besar terhadap pihak asing,” tegasnya
Baca Juga: Proyek MLFF Jalan Terus, Menteri PU: Masalah Teknis dan Non-Teknis Sudah Beres
Ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari beban fiskal proyek-proyek besar sebelumnya yang menyerap anggaran fantastis. Dia khawatir, tambahan beban baru justru akan mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih mendasar, seperti ketimpangan gaji guru honorer hingga pembangunan desa yang terhambat.
“Pembangunan memang penting, tetapi pembangunan juga harus dilandasi oleh akal sehat dan keberpihakan kepada rakyat. Pada akhirnya, pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar mengejar proyek yang terlihat besar atau monumental,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
