Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Badan Anggaran DPR. Dia mengatakan, penegakan hukum berlaku bagi siapa saja tak terkecuali anggota DPR.
Pramono juga mendesak KPK memeriksa penganggaran di lembaga lain. "Tindakan korupsi kan tidak hanya di Badan Anggaran tetapi juga di departemen," katanya, Rabu (14/12).
Seperti diketahui, KPK tengah mengusut dugaan mafia anggaran di Badan Anggaran DPR. KPK telah menetapkan anggota Badan Anggaran Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka. Dia diduga menerima uang sebesar Rp 6 miliar untuk meloloskan alokasi anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah di tiga kabupaten Nanggroe Aceh Darussalam.
Sebelumnya, Wa Ode pernah mengungkapkan ada praktik mafia anggaran di Badan Anggaran DPR. Politisi Partai Amanat Nasional mengatakan anggota Badan Anggaran DPR meminta fee sebesar 5-6 persen dari total nilai PPID tiga provinsi, Rp 40 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
