CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Perangkat desa Magetan tolak Pilkada tak langsung


Sabtu, 13 September 2014 / 13:44 WIB
Perangkat desa Magetan tolak Pilkada tak langsung
ILUSTRASI. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan keterangan pers kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (24/2/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nym.


Sumber: Surya Online | Editor: Uji Agung Santosa

MAGETAN. Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magetan menolak pemilihan Kepala Daerah (Kepda) Bupati/Walikota dan Gubernur dipilih oleh DPRD.

"Secara tegas AKD Magetan sepakat menolak, kalau pemilihan Bupati/Walikota dan Gubernur dipilih DPRD," kata Ketua AKD Kabupaten Magetan Sono Keling, saat arisan AKD dan PPDI di lesehan Pak Awo, Tambran, Magetan, Sabtu (13/9/2014).

AKD dan PPDI tetap pada pendiriannya, pemilihan Bupati/Walikota dan Gubernur dilakukan secara langsung seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Kita tetap minta pemilihan Kepda dilakukan secara langsung. Kita tidak akan setuju pemilihan Kepda dilakukan DPRD,"kata Kepala Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ini.

Menurut Sono Keling, AKD lebih percaya pemilihan bupati dan gubernur.dilakukan lansung oleh rakyat tanpa mewakilkan hak pemilihan itu kepada lembaga mana pun
"Lebih percaya, lebih senang pemilihan bupati, walikota langsung oleh rakyat,"kata Sono Keling.

Ia akan mengirim penolakan AKD dan PPDI Kabupaten Magetan terkait wacana pemilihan Kepda dilakukan DPRD ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Surat ke Mendagri sudah siap. Kita tinggal mengirimkan penolakan pemilihan Kepda dilakukan DPRD," ujar Sono Keling yang juga anggota DPRD dan Bendahara PDIP Cabang Kabupaten Magetan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×