kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.781.000   -38.000   -2,09%
  • USD/IDR 16.565   165,00   0,99%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Surya Paloh: Bahas RUU Pilkada dengan tenang


Jumat, 12 September 2014 / 17:13 WIB
Surya Paloh: Bahas RUU Pilkada dengan tenang
ILUSTRASI. Simak Jadwal Imsakiyah Solo Selama Ramadhan 2023 di Sini. ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA.  Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpendapat, pengesahan RUU Pilkada yang saat ini tengah digodok DPR hendaknya jangan dilakukan secara terburu-terburu atau dipaksakan.

"Sebaiknya RUU Pilkada dibahas dengan tenang, tanpa harus terburu-buru. Kita perlu duduk bersama, merenungkan serta mengevaluasi kembali, apakah proses pilkada selama ini sudah berjalan seperti yang diharapkan atau belum. Jika semua itu telah dilakukan, maka pengesahan RUU akan membawa perubahan positif," kata Surya dalam siaran persnya, Jumat (12/9/2014), seperti dikutip Antara.

Dengan melakukan perenungan dan evaluasi, lanjut Surya, setidaknya ada data yang bisa dipersandingkan dan diuji coba.

"Kalau belum ada maka kita sedang meraba. Dan dalam kondisi ini sebaiknya kita mengelaborasinya lebih jauh. Kalau dipaksakan, tentu akan menjadi polemik berkepanjangan, yang bakal menguras energi dan waktu kita sebagai bangsa," ucap Surya.

Pendiri Partai Nasdem ini mengimbau agar DPR saat ini tidak memaksakan kelahiran RUU Pilkada.

"Sikap Nasdem menyayangkan kalau saja ini dipaksakan kelahirannya," pungkasnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Hanya tiga parpol yang ingin kepala daerah tetap dipilih rakyat, yakni PDI-P, PKB, dan Partai Hanura. Partai Nasdem tidak ikut membahas lantaran belum memiliki wakil di DPR periode 2009-2014.(Sandro Gatra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×