Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
Baca Juga: Harga emas 24 karat Antam hari ini naik Rp 13.000, Sabtu 11 April 2020
Pemerintah telah melakukan hal ini, misalnya, dengan mengubah fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk menyasar kelompok wakil pajak yang belum masuk ke dalam pendataan.
Kedua, kemudahan administrasi pajak. Pengurangan administrasi pajak yang dianggap terlalu membebani akan mencegah kelalaian wajib pajak dalam melaksanakan administrasinya. Ketiga, meningkatkan moral pajak untuk membangun kepatuhan pajak sukarela.
Kualitas moral pajak, Denny mengatakan, akan menentukan sejauh mana basis pajak dapat mencapai mayoritas wajib pajak, terutama yang bersal dari sektor informal. "Dengan moral pajak yang lebih baik, kontribusi pajak penghasilan yang bersifat angsuran atau kurang bayar dari orang pribadi diharapkan bisa optimal," ujar Denny.
Strategi keempat, adalah memonitor dan mengevaluasi belanja perpajakan. Strategi ini perlu dilakukan lantaran setiap pelemahan ekonomi memiliki sumber yang berbeda-beda. Sehingga, relaksasi pajak yang dibutuhkan juga berbeda. Karena itu, ada baiknya pemerintah mengurangi belanja pajak yang tidak menjadi prioritas saat ini.
Baca Juga: Hore! DKI Jakarta hapus denda pajak kendaraan
Selain itu, strategi perluasan basis pajak kelima adalah dengan mempertimbangkan jenis objek pajak baru, misalnya warisan atau pajak berbasis kekayaan lainnya. Saat tekanan untuk menurunkan tarif pajak semakin besar, perumusan objek pajak baru bisa menjadi opsi. Memang, Denny bilang, penambahan objek pajak baru belum tentu serta merta memberikan dampak dalm waktu dekat. Namun, hal ini akan sangat berguna untuk jangka panjang.
Denny mengingatkan, perluasan basis pajak sebaiknya tidak dilakukan semata-mata untuk pengumpulan penerimaan. "Lebih penting lagi, langkah tersebut perlu dilakukan dalam menciptakan kontrak fiskal yang lebih baik, adil, dan berkesinambungan dengan masyarakat," pungkas Denny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
