Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.
Di tengah situasi seperti ini, Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research Denny Vissaro menilai, perluasan basis pajak semakin mendesak untuk dilakukan di tengah situasi seperti ini. Saat kontribusi ekonomi terhadap pajak menurun, pemerataan beban pajak melalui strategi yang tepat sasaran semakin dibutuhkan.
Baca Juga: Ini strategi bertahan bagi pelaku UKM di tengah penjualan tertekan corona
Pemerataan beban pajak melalui strategi yang tepat sasaran, menurut Denny, bukan hanya ditujukan untuk mempertahankan penerimaan pajak, namun juga untuk meredistribusi beban pajak secara lebih adil sesuai dengan kemampuan membayar. Perluasan basis pajak menjadi pendekatan yang tepat lantaran minimnya basis pajak di Indonesia. Basis pajak yang minim ini, menurut Denny, bisa dilihat dari empat indikator.
Pertama, tingginya shadow economy alias aktivitas ekonomi yang tidak tercatat. Kedua, struktur penerimaan pajak yang tidak berimbang. Ketiga, kecilnya partisipasi jumlah wajib pajak. Keempat, deviasi aturan sistem pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan atas dasar tujuan tertentu.
"Dari keempat persoalan tersebut, jelas bahwa basis pajak masih menjadi persoalan yang mendasar di Indonesia," ujar Denny dalam siaran persnya.
Dan untuk memperluas basis pajak tersebut, lanjut Danny, setidaknya, ada lima langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mengurangi kebergantungan pajak dari lapisan wajib pajak tertentu. Hal ini bisa dilakukan melalui reorganisasi kantor pajak dan realokasi proporsi wajib pajak yang ditangani kantor pajak.
Baca Juga: Harga emas 24 karat Antam hari ini naik Rp 13.000, Sabtu 11 April 2020
Pemerintah telah melakukan hal ini, misalnya, dengan mengubah fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk menyasar kelompok wakil pajak yang belum masuk ke dalam pendataan.
Kedua, kemudahan administrasi pajak. Pengurangan administrasi pajak yang dianggap terlalu membebani akan mencegah kelalaian wajib pajak dalam melaksanakan administrasinya. Ketiga, meningkatkan moral pajak untuk membangun kepatuhan pajak sukarela.
Kualitas moral pajak, Denny mengatakan, akan menentukan sejauh mana basis pajak dapat mencapai mayoritas wajib pajak, terutama yang bersal dari sektor informal. "Dengan moral pajak yang lebih baik, kontribusi pajak penghasilan yang bersifat angsuran atau kurang bayar dari orang pribadi diharapkan bisa optimal," ujar Denny.
Strategi keempat, adalah memonitor dan mengevaluasi belanja perpajakan. Strategi ini perlu dilakukan lantaran setiap pelemahan ekonomi memiliki sumber yang berbeda-beda. Sehingga, relaksasi pajak yang dibutuhkan juga berbeda. Karena itu, ada baiknya pemerintah mengurangi belanja pajak yang tidak menjadi prioritas saat ini.
Baca Juga: Hore! DKI Jakarta hapus denda pajak kendaraan
Selain itu, strategi perluasan basis pajak kelima adalah dengan mempertimbangkan jenis objek pajak baru, misalnya warisan atau pajak berbasis kekayaan lainnya. Saat tekanan untuk menurunkan tarif pajak semakin besar, perumusan objek pajak baru bisa menjadi opsi. Memang, Denny bilang, penambahan objek pajak baru belum tentu serta merta memberikan dampak dalm waktu dekat. Namun, hal ini akan sangat berguna untuk jangka panjang.
Denny mengingatkan, perluasan basis pajak sebaiknya tidak dilakukan semata-mata untuk pengumpulan penerimaan. "Lebih penting lagi, langkah tersebut perlu dilakukan dalam menciptakan kontrak fiskal yang lebih baik, adil, dan berkesinambungan dengan masyarakat," pungkas Denny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
