/2026/02/23/1953701406.jpg "Pencopotan Dua Dirjen Kemenkeu Picu Sorotan, Ini Kata Ekonom")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah secara mengejutkan melakukan perombakan penting di tubuh Kementerian Keuangan dengan mencopot Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.
Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal nasional, yang ditandai dengan ruang fiskal yang semakin terbatas dan kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Pergantian dua pejabat eselon I tersebut langsung memicu perhatian pelaku pasar dan pengamat ekonomi. Posisi dirjen di Kementerian Keuangan dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan perencanaan, pengelolaan, hingga eksekusi kebijakan fiskal negara.
Baca Juga: Pergantian Dua Dirjen Kemenkeu Saat Defisit Melebar, Ekonom Wanti-wanti
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan, keputusan ini tidak bisa dilihat sebagai langkah administratif biasa.
Menurutnya, pencopotan dua dirjen oleh Menkeu ini hampir pasti bukan keputusan yang berdiri sendiri atau bersifat personal.
"Dalam hemat saya, langkah ini biasanya mencerminkan adanya ketegangan di level implementasi kebijakan, entah karena target tidak tercapai, perbedaan pendekatan dalam menjaga stabilitas fiskal, atau bahkan sinyal bahwa Menkeu ingin melakukan policy recalibration di tengah tekanan ekonomi yang makin kompleks," ujar Kamis (23/4/2026).
Ia menambahkan, dalam situasi saat ini di mana ruang fiskal menyempit, ekspektasi pasar tinggi, dan kebutuhan belanja meningkat, pergantian pejabat di level tersebut sangat mungkin berkaitan dengan upaya percepatan maupun koreksi arah kebijakan.
Ronny mengidentifikasi setidaknya tiga faktor rasional yang dapat menjadi latar belakang keputusan tersebut. Pertama adalah faktor kinerja, terutama jika realisasi penerimaan negara, belanja, atau pengelolaan pembiayaan tidak sesuai target.
Kedua, konsolidasi kebijakan, di mana Menteri Keuangan berupaya memastikan seluruh lini selaras dengan strategi fiskal ke depan. Ketiga, aspek manajemen risiko di tengah volatilitas global yang tinggi.
Dari sisi dampak, Ronny menilai efeknya bisa berbeda dalam jangka pendek dan panjang. Dalam waktu dekat, pasar berpotensi merespons secara hati-hati, bahkan bisa memunculkan persepsi adanya ketidakstabilan internal jika komunikasi pemerintah tidak solid.
Baca Juga: KBLI Resmi Baru Berlaku, BPS: Penyesuaian Kode Otomatis Tanpa Ubah Usaha
Namun, jika dikemas sebagai langkah penguatan tata kelola, keputusan ini justru dapat dipandang positif sebagai bentuk disiplin fiskal.
Menurutnya, dalam jangka menengah-panjang, dampaknya sangat tergantung pada siapa penggantinya dan arah kebijakan setelah ini. Kalau penggantinya lebih teknokratis dan kuat dalam eksekusi, hal ini bisa memperbaiki kinerja APBN.
"Tapi kalau pergantian ini justru membuka ruang politisasi kebijakan fiskal, nah justru bisa berbahaya. Karena di sini kita bicara soal kepercayaan investor, biaya utang negara, sampai stabilitas makro," katanya.
Menurutnya, pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan mencerminkan dinamika yang lebih dalam dalam pengelolaan fiskal negara. Pasar dan publik, kata dia, akan menilai langkah lanjutan pemerintah sebagai indikator utama arah kebijakan ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
