Pemerintah Rem Belanja Perpajakan di 2026, Demi Kejar Penerimaan?

Minggu, 24 Agustus 2025 / 13:43 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah menyiapkan belanja perpajakan Rp 563,6 triliun di 2026, meningkat 6,3% dari tahun 2025.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menyiapkan belanja perpajakan Rp 563,6 triliun di 2026, meningkat 6,3% dari tahun 2025. Meski meningkat, kenaikan belanja perpajakan itu tak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai perlambatan pertumbuhan belanja perpajakan pada 2026 mencerminkan strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencoba menyeimbangkan antara pemberian insentif fiskal dan dorongan peningkatan penerimaan pajak.

"Dalam hemat saya, pemerintahan Prabowo sedang mengambil jalan tengah, antara pemberian insentif pajak untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan penerimaan pajak. Karena pemerintahan menginginkan keduanya sekaligus," ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, ambisi Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi sangat besar, bahkan hingga 8%.

Hal tersebut ditunjukkan melalui janji-janji deregulasi dan paket insentif yang digelontorkan untuk memperbaiki iklim investasi.

Namun, di sisi lain, obral insentif pajak yang berlebihan berpotensi menggerus basis penerimaan negara.

"Padahal pemerintahan Prabowo bertekad untuk menaikkan penerimaan pajak dan tax ratio untuk membiayai program-program ambisiusnya yang dianggap memiliki peran besar didalam mendorong pertumbuhan sampai ke angka 8%," katanya.

Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang optimistis bisa menyeimbangkan anggaran negara, bahkan mencapai surplus dalam dua tahun mendatang.

Harapan tersebut antara lain bersandar pada potensi pemasukan dari Danantara sekitar US$ 50 miliar, meski peluangnya dinilai kecil, serta dari peningkatan penerimaan pajak.

Kendati begitu, Ronny menilai bahwa dua arah kebijakan strategis Prabowo agak kurang sinkron, sehingga memaksakan salah satu akan mengorbankan yang lain.

Artinya, kata dia, jalan terbaik adalah mengambil jalan tengah dengan tetap memberikan berbagai insentif fiskal dengan kenaikan yang moderat, tapi tetap mengaspirasikan agar pertumbuhan tinggi, penerimaan naik drastis, dan anggaran bisa diseimbangkan beberapa tahun mendatang.