/2025/10/08/803156885.jpg "Ekonom Celios Soroti Siaga 1 Militer, Picu Ketidakpastian Ekonomi")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah menetapkan status Siaga 1 militer di tengah memanasnya kondisi domestik menuai sorotan.
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai kebijakan tersebut merupakan respons yang keliru dan berpotensi memperburuk stabilitas ekonomi nasional.
Huda menyebut, gejolak yang terjadi saat ini merupakan buah dari rentetan kebijakan pemerintah yang memicu ketidakpuasan publik.
Beberapa poin krusial di antaranya adalah masuknya pemerintah ke Board of Peace (BoP), penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), hingga ketidaksiapan stok minyak mentah nasional.
Baca Juga: Ada El Nino, Pemerintah Geber Program Pompanisasi
“Perkembangan kondisi domestik yang tidak kondusif merupakan buah dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari masuk ke BoP, tanda tangan ART, hingga ketidaksiapan stok minyak mentah menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (10/3/2026).
Menurut Huda, ketidakpuasan tersebut memang berisiko memunculkan percikan api di masyarakat. Namun, pengerahan kekuatan militer melalui status Siaga 1 dianggap sebagai langkah pembungkaman yang justru akan menjadi bumerang bagi citra pemerintah di mata rakyat.
“Akibat dari ketidakpuasan tersebut adalah bisa muncul percikan api. Namun demikian, respons pemerintah juga salah dengan menetapkan Siaga 1 militer yang membuat publik berpikir pemerintah ingin membungkam masyarakatnya sendiri,” tegasnya.
Huda menambahkan, sebenarnya tidak ada kondisi krusial yang perlu ditakutkan dari sisi masyarakat, karena penyebab kekacauan justru bersumber dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Dampaknya, ketidakpuasan yang semakin tinggi ini diyakini akan menghambat urusan ekonomi secara luas.
Baca Juga: TNI Tetapkan Status Siaga 1, Ekonom: Terlalu Berlebihan dan Rugikan Investasi
Salah satu indikasi yang mulai terlihat adalah menurunnya geliat konsumsi masyarakat akibat tingginya ketidakpastian. Dia mencontohkan rendahnya okupansi kereta api menjelang masa Lebaran 2026 sebagai sinyal masyarakat mulai menahan belanja transportasi dan memilih opsi yang lebih murah.
"Masyarakat akan bersiap untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi domestik ke depan dan cenderung menahan konsumsinya. Okupansi kereta api masa Lebaran 2026 masih rendah. Saya lihat ada faktor masyarakat menahan untuk mudik atau mudik menggunakan alat transportasi yang lebih murah, kendaraan roda dua. Yang pasti kondisi ini berasal dari pemerintah, dan masyarakat tidak boleh dibungkam dengan adanya Siaga 1 militer," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
