kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.871.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%

Pemerintah belum mau naikkan harga BBM subsidi


Selasa, 11 Desember 2012 / 14:48 WIB
Pemerintah belum mau naikkan harga BBM subsidi
ILUSTRASI. Pupuk guano berasal dari kotoran kelelawar.


Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo beralasan kebijakan menaikkan harga BBM harus dilakukan secara hati-hati karena bisa menimbulkan ekspektasi inflasi. "Kami tidak ingin masyarakat sulit, jadi harus waspada dan bijaksana soal itu," katanya, Selasa (11/12).

Agus lebih setuju pembatasan konsumsi BBM subsidi. Dia sepakat dengan rekomendasi Komite Ekonomi Nasional (KEN) untuk melarang mobil pribadi menenggak BBM subsidi.  Selain itu, dia mengatakan, pemberian anggaran subsidi juga harus tepat sasaran. "Supaya subsidi bisa digunakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu yang jadi prioritas pemerintah," ujarnya Selasa (11/12).

Seperti diketahui, KEN merekomendasikan pemerintah mengelola subsidi energi melalui pengendalian. Pasalnya, menurut KEN, kenaikan volume konsumsi BBM bersubsidi yang membuat anggaran subsidi terus membengkak juga menggambarkan kurangnya upaya untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

Tahun 2013, pemerintah mengalokasikan kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kilo liter. Agus berharap kuota BBM bersubsidi tersebut bisa terkendali sehingga tidak membengkak seperti tahun ini.

Nah, untuk mengimbangi pelaksanaan pengendalian ini, pemerintah juga mengembangkan penggunaan bahan bakar alternatif. Hanya saja, pengembangan bahan bakar alternatif tidak akan berjalan jika harga BBM bersubsidi masih terlalu rendah. "Ini yang masih jadi bahan diskusi antara Kementerian ESDM dan jajarannya," ungkap Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×